MAKASSAR — Pertemuan di Aula Asta Cita itu berlangsung sebagai silaturahmi antara pemerintah provinsi dan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Andi Sudirman menilai jalur komunikasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha menjadi kunci agar kebijakan pengupahan bisa disepakati tanpa gesekan.
Forum semacam itu, menurutnya, sudah menjadi agenda rutin untuk mendengar masukan dari ketiga pihak. Pemerintah provinsi juga memakainya untuk merumuskan jalan keluar atas persoalan ketenagakerjaan yang muncul.
Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Sudirman menyatakan pemerintah provinsi ingin memberi perhatian lebih nyata pada kesejahteraan buruh. Kalangan pekerja dinilainya sebagai salah satu ukuran utama untuk melihat sejauh mana pembangunan berjalan dan bagaimana kinerja pemerintah daerah.
Pemerintah sedang memetakan arah kebijakan ke depan melalui roadmap yang disusun bersama. Forum di Aula Asta Cita dipandang sebagai wadah untuk melahirkan solusi konkret, bukan sekadar pertemuan seremonial.
Dalam kesempatan itu, Sudirman mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan untuk lebih peka terhadap situasi, kebutuhan, dan tuntutan pekerja maupun serikat buruh. Ia meminta semua pihak yang hadir memelihara komunikasi terbuka dan saling menghargai pendapat.
Kepada serikat pekerja, Gubernur meminta aspirasi disampaikan dengan dukungan data dan argumen yang bisa diukur. Pengusaha diharapkan terbuka soal kondisi usaha mereka, termasuk beban biaya, tingkat produktivitas, dan kapasitas perusahaan.
Pemerintah, lanjut Sudirman, memiliki tanggung jawab memfasilitasi dialog, menyediakan data yang dibutuhkan, dan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan. Dengan cara itu, ia berharap hubungan industrial di Sulawesi Selatan terjalin harmonis.
Kebijakan pengupahan diharapkan mampu menyeimbangkan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan dunia usaha. Penetapan UMP Sulsel 2027 sendiri masih menunggu proses penj