MAKASSAR — Kepala Disnakertrans Sulsel Jayadi Nas menyatakan pihaknya belum bisa menetapkan angka UMP 2027 sebelum menerima juklak dan juknis dari pemerintah pusat. Seluruh kepala dinas ketenagakerjaan se-Indonesia dijadwalkan mengikuti Rakornis di Jakarta untuk membahas payung hukum baru penetapan upah minimum.
Rakornis tersebut akan membedah pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2026 yang menjadi dasar penetapan UMP tahun depan. Dari forum itu, data indikator ekonomi akan dibagikan ke daerah untuk dimasukkan ke dalam rumus perhitungan.
Jayadi menyebut pihaknya sudah dipanggil Kementerian Dalam Negeri untuk hadir dalam rapat koordinasi teknis pada Rabu (11/11/2026). Pertemuan itu disebut akan membicarakan langsung mekanisme penetapan UMP 2027.
"Alhamdulillah, terkait penetapan UMP kami lagi menunggu juklak dan juknis dari kementerian pusat. Kami sudah dipanggil hari Rabu untuk Rakornis di Jakarta oleh Kementerian Dalam Negeri membicarakan hal itu," ujar Jayadi di Makassar, Senin (9/11/2026).
Menurut dia, formulasi kenaikan upah minimum tetap mengacu pada laju inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi Sulsel, dan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak. Ketiga variabel itu yang akan menentukan besaran angka UMP.
"Data-data yang diberikan pusat nantinya akan kita masukkan ke dalam rumus yang ada. Dari situ baru kita bisa melihat angka pasti UMP Sulsel untuk tahun 2027," tuturnya.
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel Basri Abbas menegaskan elemen buruh bersatu memperjuangkan kenaikan UMP minimal 10 persen. Serikat pekerja juga menuntut kenaikan upah sektoral sebesar 2 hingga 5 persen.
Jika disetujui, UMP Sulsel 2027 melonjak Rp 392.108 dari posisi tahun ini. Angka UMP 2026 sendiri tercatat Rp 3.921.088 per bulan, sehingga proyeksi tahun depan mencapai Rp 4.313.197.
Jayadi menilai desakan angka 10 persen sebagai penyampaian aspirasi yang wajar dan akan menjadi bahan pertimbangan. Pemerintah, katanya, tetap berkewajiban menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan daya tahan iklim usaha di Sulawesi Selatan.
"Menuntut itu biasa dan akan menjadi dasar pertimbangan kami. Tetapi tentu kita harus melihat bagaimana kondisi perekonomian daerah. Harapan kita, teman-teman pengusaha dan pekerja bisa mencapai kesepakatan yang saling memahami," jelasnya.
Di luar pembahasan UMP, Disnakertrans Sulsel bersama Dewan Pengupahan dan unsur Tripartit tengah memetakan penerapan Struktur dan Skala Upah (SUSU) di tiap perusahaan. Pemetaan ini menyasar hak buruh dengan masa kerja di atas satu tahun agar penyesuaian upahnya proporsional.
Penerapan SUSU menjadi bagian dari pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap aturan pengupahan. Dinas akan menelusuri perusahaan mana yang sudah menerapkan skala upah dan mana yang belum.
Untuk sementara, angka UMP 2027 belum bisa dipastikan sebelum Rakornis di Jakarta rampung dan data pusat masuk ke perhitungan daerah. Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja lewat Dewan Pengupahan akan menjadi penentu akhir besaran upah minimum provinsi.