Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan mencatat realisasi anggaran pendidikan di provinsi itu mencapai Rp5,06 triliun per 31 Agustus 2026. Porsi terbesar, Rp2,55 triliun, terserap untuk gaji dan tunjangan profesi 4.000 guru serta 10.000 dosen. Program Sekolah Rakyat menyusul dengan alokasi Rp1,47 triliun.
MAKASSAR — Kepala Kanwil DJPb Sulsel Hari Utomo menyampaikan angka penyerapan tersebut dalam kegiatan rilis APBN Kita di Makassar. Menurut dia, penggunaan dana APBN sektor pendidikan itu sudah berjalan sejak awal tahun anggaran dan terus dipacu agar tepat sasaran.
"Untuk penggunaan dana APBN pada sektor pendidikan di Sulsel itu per 31 Agustus 2026 sudah digunakan Rp5,06 triliun," ujar Hari Utomo.
Pos belanja terbesar dalam realisasi anggaran pendidikan Sulsel bukan pembangunan gedung atau pengadaan alat, melainkan pembayaran gaji dan tunjangan profesi tenaga pendidik. Nilainya Rp2,55 triliun untuk 4.000 guru dan 10.000 dosen.
Hari Utomo merinci bahwa anggaran tersebut juga mencakup layanan perkantoran di lingkungan satuan kerja pendidikan. Komponen ini menjadi penopang operasional harian layanan pendidikan di daerah.
"Untuk penggunaan dana terbesar itu adalah membayar gaji guru dan dosen, termasuk tunjangannya yang mencapai Rp2,55 triliun, kemudian penggunaan anggaran untuk Sekolah Rakyat serta penggunaan dana pada kegiatan lainnya," kata Hari Utomo.
Program Sekolah Rakyat (SR) menempati pos kedua dengan alokasi Rp1,47 triliun. Pemerintah menempatkan program ini sebagai prioritas untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Selain SR, sejumlah program strategis lain turut menyerap anggaran pendidikan. Di antaranya revitalisasi sarana dan prasarana madrasah untuk memperbaiki kualitas infrastruktur pendidikan keagamaan.
Berjalan pula pendidikan dan pelatihan teknis di bidang transportasi laut, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta dukungan operasional pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan.
Hari Utomo menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan agar anggaran yang telah dialokasikan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan.
"Yang pasti, kami terus mendorong agar penyerapan anggaran dapat berjalan optimal dan tepat sasaran," ucapnya.
Dengan sisa waktu sekitar empat bulan sebelum tutup tahun anggaran 2026, penyerapan dana pendidikan di Sulsel masih akan diawasi. Kanwil DJPb Sulsel menyatakan akan terus mendorong satuan kerja mempercepat realisasi kegiatan yang belum berjalan.