MAKASSAR — Ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tumbuh 5,59 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang tercatat 5,29 persen pada periode sama. Namun, capaian itu melambat dibandingkan triwulan I 2026 yang mencapai 6,88 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh 35,14 persen pada triwulan I dan 20,18 persen pada triwulan II. Kondisi itu membuat Komisi XI DPR menilai pertumbuhan Sulsel masih terlalu bertumpu pada belanja pemerintah.
Misbakhun menyoroti perlunya diversifikasi sumber pertumbuhan ketika ruang fiskal pemerintah pusat dan daerah terbatas. Menurutnya, momentum pertumbuhan Sulsel perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat dan mengembangkan potensi unggulan daerah.
"Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan masih terjaga di atas pertumbuhan nasional, namun kualitas dan keberlanjutannya harus diperkuat agar tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Investasi, konsumsi rumah tangga, ekspor, dan sektor-sektor produktif harus mengambil peran yang lebih besar," ujar Misbakhun saat memimpin kunjungan kerja tersebut.
Data yang dipaparkan BI Sulsel menunjukkan investasi atau pembentukan modal tetap bruto tumbuh dari 6,91 persen menjadi 8,76 persen pada triwulan II 2026. Sebaliknya, konsumsi rumah tangga melambat dari 5,07 persen menjadi 4,69 persen, sedangkan ekspor terkontraksi 4,97 persen.
Sektor pertanian mengalami kontraksi 0,26 persen pada triwulan II 2026. Kondisi itu berbanding terbalik dengan triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 4,96 persen.
Padahal, pertanian memiliki pangsa sekitar 19,3 persen dalam struktur ekonomi Sulsel. Sektor itu juga menjadi sumber penghidupan masyarakat dan penopang ketahanan pangan kawasan timur Indonesia.
BI menilai kontraksi pertanian antara lain dipengaruhi berakhirnya masa panen padi. Misbakhun mengingatkan kondisi tersebut tidak cukup dilihat sebagai pola musiman.
"Sulawesi Selatan merupakan salah satu lumbung pangan dan pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, sehingga kontraksi sektor pertanian harus menjadi perhatian. Kebijakan tidak cukup hanya merespons pola panen, tetapi juga harus memperkuat produktivitas, pengelolaan air, hilirisasi, dan distribusi pangan," katanya.
Menurut Misbakhun, penguatan investasi perlu disertai perbaikan iklim usaha dan perluasan akses pembiayaan. Hilirisasi komoditas serta peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal juga diperlukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.
"Pemerintah daerah bersama BI perlu menggali sumber-sumber pertumbuhan baru yang sesuai dengan potensi unggulan Sulawesi Selatan. Investasi yang masuk harus mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat," ucapnya.
Anggota Komisi XI DPR, Musthofa, mendorong pengembangan kelompok usaha berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah. Pendekatan itu dinilai lebih sesuai dengan kondisi tiap kabupaten dan kota di Sulsel.
Melalui penguatan investasi produktif dan pemberdayaan kelompok usaha, pertumbuhan ekonomi Sulsel diharapkan semakin beragam. Pertumbuhan tersebut perlu ditopang produktivitas, hilirisasi, investasi swasta, dan kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.