MAKASSAR — Rapat koordinasi percepatan pembebasan lahan Jembatan Kembar Barombong digelar bersama Kantor BPN/ATR Kota Makassar. Dari verifikasi lapangan, kebutuhan lahan untuk landasan jembatan mencapai sekitar tiga hektare, dengan bagian utara dinilai sudah relatif clear and clean.
Persoalan utama terletak pada bidang-bidang tanah di sisi selatan yang masih diklaim oleh pihak berbeda. Pemkot memandang kepastian hukum tanah sebagai prasyarat mutlak sebelum konstruksi fisik dimulai, sehingga penyelesaian administrasi menjadi agenda paling mendesak.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menegaskan bahwa proyek ini menjawab kebutuhan warga akan infrastruktur yang mengurangi waktu tempuh.
"Jembatan Barombong itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengurai kemacetan. Ini menjawab kebutuhan dan aspirasi warga, sehingga kami percepat pembebasan lahan," kata Munafri dalam keterangannya, Jumat (23/8/2025).
Hasil verifikasi menunjukkan kebutuhan lahan tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi untuk landasan jembatan. Bagian utara yang sudah bebas masalah akan mempermudah akses logistik material, sementara sisi selatan memerlukan pendekatan khusus karena status tanahnya belum tuntas.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkot Makassar berupaya memetakan kembali objek tanah yang bermasalah dan mendorong pemilik untuk segera melengkapi dokumen. Langkah ini diambil agar pembangunan fisik jembatan kembar dapat dimulai tanpa hambatan hukum di kemudian hari.
Keberadaan jembatan ini diproyeksikan menjadi solusi permanen atas kemacetan yang kerap terjadi di jalur selatan pada jam sibuk. Selain memperlancar mobilitas warga, infrastruktur ini juga akan mendukung distribusi logistik dan aktivitas ekonomi antara Makassar dengan wilayah Takalar serta daerah sekitarnya.
Pemkot memastikan percepatan pembebasan lahan terus dilakukan dan berkoordinasi dengan BPN untuk menuntaskan sertifikasi aset. Jadwal pelaksanaan konstruksi akan ditentukan setelah seluruh lahan dinyatakan bersih dari sengketa.