SULAWESI SELATAN — Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyuarakan desakan tegas kepada negara-negara maju agar memenuhi tanggung jawabnya dalam menangani krisis iklim. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya tekanan global bagi negara berkembang untuk berkontribusi lebih besar, sementara dukungan pendanaan dari negara kaya dinilai masih jauh dari kata memadai.
Menurut Jumhur, persoalan perubahan iklim bukan semata isu lingkungan, melainkan persoalan keadilan antar generasi. Negara maju yang secara historis menjadi penyumbang emisi karbon terbesar, kata dia, memiliki kewajiban moral dan finansial untuk memimpin upaya pemulihan.
Desakan ini tidak lepas dari posisi Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Ancaman kenaikan permukaan air laut, gagal panen, hingga kebakaran hutan menjadi risiko nyata yang membayangi stabilitas pangan dan ekonomi nasional. Tanpa dukungan teknologi dan pendanaan yang memadai, upaya adaptasi yang dilakukan pemerintah di daerah-daerah rawan akan berjalan lambat.
Jumhur menekankan bahwa pelestarian keanekaragaman hayati bukan sekadar upaya penyelamatan spesies, tetapi fondasi bagi ketahanan ekosistem. Hutan tropis, lautan, dan gambut yang sehat dinilai sebagai benteng pertahanan pertama terhadap dampak buruk perubahan iklim. "Negara maju harus bertanggung jawab memulihkan lingkungan yang telah mereka rusak," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Jumat (13/9).
Sorotan tajam juga diarahkan pada realisasi komitmen pendanaan internasional. Janji untuk mengalokasikan 100 miliar dolar AS per tahun bagi negara berkembang dinilai masih jauh dari harapan. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan hujan tropis terluas di dunia, kerap kali harus memikul beban ekonomi besar untuk menjaga paru-paru dunia.
Ketidakseimbangan ini menciptakan dilema besar bagi negara berkembang. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi membutuhkan energi dan industri yang masif. Di sisi lain, tekanan untuk menekan emisi terus menguat. Tanpa transfer teknologi dan insentif finansial yang nyata dari negara maju, transisi energi yang adil di Indonesia akan sulit terwujud.
Desakan Menteri Jumhur ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam dalam forum-forum internasional. Posisi ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan harus dibangun di atas prinsip keadilan, bukan sekadar beban yang dipikul secara timpang oleh negara berkembang.