JAKARTA - Kesiapan kelembagaan Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) terus dikawal Kementerian Pekerjaan Umum melalui pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan di Kabupaten Nabire.
Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Per 9 Agustus 2026, progres pembangunan tiga gedung tersebut telah menembus angka 36,90 persen dan dijadwalkan tuntas pada Desember 2026.
Proses pembangunan dimulai pada 20 Oktober 2025 dengan pelaksana konstruksi PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO). Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp355,36 miliar, dibiayai penuh melalui APBN.
Menteri PU Dody menegaskan pentingnya kerja sama lintas tingkat pemerintahan dalam mendukung daerah pemekaran. "Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Selain gedung inti pemerintahan, kawasan tersebut juga akan dilengkapi gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, hingga pekerjaan plambing dan elektrikal.
Penataan kawasan ini mulai dikerjakan Desember 2025 dan ditargetkan selesai Desember 2026, dengan capaian progres saat ini sebesar 25,34 persen. Beberapa pekerjaan yang sedang berjalan meliputi penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pembangunan pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone.
Secara geografis, kawasan ini berada sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure dengan waktu tempuh sekitar 30 menit, dan berjarak sekitar 28,5 kilometer dari pusat Kabupaten Nabire dengan waktu tempuh sekitar 60 menit menggunakan kendaraan roda empat.
Kehadiran infrastruktur pemerintahan yang memadai diharapkan mempercepat kesiapan kelembagaan Papua Tengah, seiring kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua. Hal ini juga menjadi bagian dari PU 608, momentum Kementerian PU menghadirkan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat nyata bagi masyarakat, termasuk di wilayah Papua.