PAREPARE — Fatmawati Rusdi, yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulsel, langsung memeriksa proses pengukuran status gizi balita di Puskesmas Lumpue. Ia meminta tenaga kesehatan dan kader untuk tidak sekadar mencatat data, tetapi benar-benar mengukur ulang tinggi dan berat badan anak.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan datanya benar. Tolong diukur ulang dan diperbarui sehingga kita mengetahui secara pasti berapa anak yang masuk kategori stunting, gizi kurang maupun wasting,” ujar Fatmawati di hadapan para tenaga kesehatan.
Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi utama sebelum pemerintah menggelontorkan bantuan makanan tambahan atau alat kesehatan. Tanpa validasi, angka prevalensi hanya akan menjadi statistik tanpa dampak.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Ilham Willem, melaporkan bahwa prevalensi stunting di kota tersebut memang menunjukkan tren penurunan. Dari 26,7 persen pada 2023 menjadi 26,1 persen pada 2024. Namun, angka itu masih jauh dari target nasional.
Fatmawati merespons laporan itu dengan komitmen konkret. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengirimkan alat antropometri ke seluruh puskesmas di Parepare untuk memperkuat layanan pengukuran gizi balita. “Nanti kita siapkan dan kirimkan sesuai kebutuhan puskesmas di Kota Parepare,” tegasnya.
Dalam kunjungan itu, Fatmawati menekankan bahwa penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemberian makanan tambahan. Perbaikan sanitasi, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), edukasi kesehatan remaja, hingga konsultasi pranikah harus berjalan beriringan.
“Pemerintah bisa hadir dengan berbagai program, tetapi peran orang tua tetap menjadi yang paling utama. Pola asuh yang baik, memperhatikan kebutuhan gizi anak, menjaga kebersihan lingkungan, dan memastikan anak memperoleh makanan bergizi harus dimulai dari rumah,” katanya.
Kunjungan Wagub juga dirangkaikan dengan penguatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Gerakan Tanam Cabai. Fatmawati menyerahkan bibit cabai kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Forkopimda Parepare serta alat pengolahan nugget ikan kepada lima kelompok UPPKA.
“Cabai selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar inflasi. Padahal tanaman ini mudah ditanam di pekarangan rumah maupun di pot,” ujarnya. Ia mengajak seluruh organisasi perempuan, sekolah, dan kantor untuk ikut menggalakkan gerakan tersebut sebagai langkah sederhana mengendalikan inflasi sekaligus memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Fatmawati juga mengingatkan bahwa bantuan alat hanyalah langkah awal. “Yang tidak kalah penting adalah pendampingan, mulai dari akses permodalan, peningkatan kualitas produk, pengemasan, hingga pemasaran agar UMKM kita benar-benar naik kelas,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Parepare Tasming Hamid menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap kehadiran Wagub menjadi semangat baru bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk terus mempercepat penurunan stunting hingga mencapai target nasional.