MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan kesiapan lahan untuk mendukung keberlanjutan Program Sekolah Rakyat. Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi mengungkapkan bahwa salah satu alternatif lahan yang telah diidentifikasi berada di Kabupaten Luwu Utara.
Lokasi itu dinilai strategis karena berdampingan dengan kawasan pembangunan rumah sakit. “Sehingga berpotensi mendukung pengembangan fasilitas pendidikan secara terpadu,” kata Fatmawati dalam keterangannya di Makassar, Kamis.
Fatmawati menegaskan pihaknya siap menyediakan lahan milik pemerintah daerah apabila diperlukan untuk pengembangan sekolah pada masa datang. Langkah ini, menurut dia, merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyukseskan program nasional.
“Semua program nasional yang hadir di Sulawesi Selatan merupakan hasil koordinasi dan kolaborasi yang baik antara seluruh tingkatan pemerintahan. Sinergi inilah yang harus terus kita jaga,” ujar Wagub Fatmawati saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 3 Sulsel di Makassar.
Pemerintah pusat menargetkan sembilan Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan mulai beroperasi pada tahun 2026. Fatmawati menilai kehadiran sekolah-sekolah itu menjadi peluang besar untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Ia optimistis dukungan tenaga pendidik yang berkualitas, sistem pembelajaran terstruktur, serta fasilitas representatif akan menjadikan Sekolah Rakyat sebagai ruang pembinaan generasi unggul di Sulsel.
Wagub Fatmawati turut mengapresiasi sistem pembinaan di Sekolah Rakyat yang menerapkan pendampingan melalui wali atau orang tua asuh. Dalam sistem tersebut, setiap pendamping membina sekitar sepuluh peserta didik.
“Perkembangan akademik maupun pembentukan karakter dapat dipantau secara lebih optimal,” kata Fatmawati. Ia berharap model pendampingan ini bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain di daerah.