MAKASSAR — Kepercayaan kembali diberikan pemerintah pusat kepada Kota Makassar dalam transformasi digital pelayanan publik. Kali ini, Dinas Sosial setempat ditunjuk sebagai lokasi uji coba program Piloting Digital Bansos yang digagas Kementerian Sosial RI.
Kota Makassar menjadi satu dari 40 kabupaten/kota di Indonesia yang menjalankan proyek percontohan ini. Tujuannya membangun sistem penyaluran bansos yang lebih akurat, transparan, dan berbasis data.
Inti dari program ini adalah penggunaan aplikasi Perlinsos sebagai instrumen utama pendataan. Petugas akan menginput berbagai indikator sosial dan ekonomi warga, mulai dari kondisi tempat tinggal hingga daya listrik rumah tangga.
"Seluruh indikator masyarakat akan dimasukkan. Selanjutnya sistem yang menghitung dan menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan atau tidak. Jadi, bukan lagi manusia yang menentukan, melainkan berdasarkan hasil pengolahan data di aplikasi," kata Kepala UPT RPTC Dinas Sosial Kota Makassar, Masri Tajuddin, Selasa (14/7/2026).
Data tersebut diolah secara otomatis oleh sistem untuk menentukan kelayakan penerima. Proses penetapan tidak lagi bergantung pada penilaian subjektif petugas di lapangan.
Untuk mendukung implementasi program, Pemkot Makassar menargetkan pembentukan sekitar 6.000 agen digital. Mereka bertugas mendampingi masyarakat dalam proses pendataan melalui aplikasi Perlinsos.
Para agen berasal dari kalangan ASN, baik PNS, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu yang berusia di bawah 40 tahun. Seluruh agen diwajibkan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sistem Perlinsos terintegrasi dengan layanan administrasi kependudukan digital.
"Saat ini sudah lebih dari 5.000 agen yang memiliki IKD. Target kita sekitar 6.000 agen," ungkap Masri.
Sebagai tahap awal, uji coba program telah dilaksanakan di Kelurahan Lakkang dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh tim Kementerian Sosial RI dengan melibatkan sekitar 80 agen digital.
Masri menjelaskan, pelibatan ASN dilakukan untuk menjaga objektivitas proses pendataan sekaligus menghindari potensi persepsi negatif di tengah masyarakat. "Selama ini sering muncul anggapan bahwa bantuan hanya diberikan kepada keluarga RT atau lurah. Dengan melibatkan ASN, prosesnya diharapkan lebih transparan dan akuntabel," tegasnya.
Digitalisasi ini sekaligus menjadi penyempurnaan dari sistem pendataan sebelumnya yang masih menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Meski DTSEN telah mengintegrasikan berbagai basis data kemiskinan nasional, pemerintah masih menerima keluhan terkait akurasi data penerima bantuan.
"Aplikasi Perlinsos diharapkan menjadi solusi karena menggunakan lebih banyak indikator. Seluruh data akan dihitung secara otomatis sehingga penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat," kata Masri.
Saat ini, Dinas Sosial Kota Makassar tengah menyusun jadwal pelatihan lanjutan agar seluruh agen dapat segera memberikan pendampingan kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Makassar bertindak sebagai koordinator pelaksanaan program di wilayah tersebut.