BULUKUMBA — Kabupaten Bulukumba memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp 20,22 triliun pada 2024, menempatkannya di peringkat kedelapan dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Namun, PDRB per kapita daerah ini hanya Rp 44,48 juta per tahun, jauh di bawah Kota Makassar yang mencapai Rp 166 juta, menandakan produktivitas ekonomi masyarakat yang masih rendah. Data ini dirangkum dalam analisis Wakil Ketua Umum KADIN Sulawesi Selatan, Syafruddin Mualla, yang juga menjabat Ketua Umum Forum Komunikasi Pengusaha Bulukumba (FKPB).
Bulukumba dikenal sebagai sentra rumput laut nasional dengan produksi lebih dari 224 ribu ton per tahun, penghasil kapal Pinisi yang diakui UNESCO, dan memiliki potensi pariwisata besar. Ironisnya, kekayaan sumber daya itu belum bertransformasi menjadi nilai tambah ekonomi yang signifikan. Syafruddin menilai, persoalan utama bukan pada sumber daya, melainkan pada pengolahannya menjadi investasi dan lapangan kerja produktif.
Untuk mengukur kekuatan ekonomi secara komprehensif, sepuluh indikator utama digunakan, mulai dari PDRB, laju pertumbuhan, investasi, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasilnya, Bulukumba masih tertinggal di sejumlah aspek kunci.
Investasi menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi. Namun, berdasarkan data DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan triwulan III 2024, Bulukumba belum masuk kelompok lima besar realisasi investasi. Peringkat teratas ditempati Makassar, Luwu Timur, Gowa, Jeneponto, dan Takalar — daerah yang memiliki kawasan industri dan infrastruktur logistik matang.
Struktur ekonomi Bulukumba masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sebagian besar rumput laut, kelapa, dan hasil perikanan dijual sebagai bahan mentah. "Nilai tambah lebih banyak dinikmati daerah yang memiliki industri pengolahan," tulis Syafruddin dalam analisisnya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bulukumba pada APBD 2025 ditargetkan sekitar Rp 300,4 miliar, kurang dari seperlima total APBD yang mencapai Rp 1,6 triliun. Sisanya berasal dari transfer pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan aktivitas industri, perdagangan, dan investasi belum berkembang optimal. Kemandirian fiskal hanya bisa dicapai jika PAD meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.
Tingkat kemiskinan Bulukumba pada 2024 turun menjadi sekitar 6,71 persen, termasuk enam kabupaten dengan angka kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan. Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang rendah tidak serta-merta menandakan kesejahteraan. Sebagian besar tenaga kerja masih terserap di sektor informal dan pertanian tradisional dengan produktivitas terbatas.
"Tantangan pembangunan ke depan bukan hanya menyediakan pekerjaan, tetapi menciptakan pekerjaan yang produktif dan berpenghasilan lebih tinggi," ujar Syafruddin. IPM Bulukumba pada 2025 mencapai 75,26, menempatkannya di peringkat ke-13 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel.
Laju pertumbuhan ekonomi Bulukumba pada 2024 tercatat sekitar 4,60 persen, berada di peringkat ke-13. Angka ini dinilai belum cukup untuk mengejar daerah yang pertumbuhannya didorong investasi dan industrialisasi. Syafruddin menekankan, potensi besar seperti rumput laut dan kelapa harus segera diolah di dalam daerah agar nilai tambah tidak lari ke wilayah lain.
Tanpa terobosan di sektor industri pengolahan dan perbaikan infrastruktur logistik, Bulukumba akan terus kesulitan menembus lima besar ekonomi Sulawesi Selatan. Analisis ini menjadi panggilan bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk bergerak lebih cepat.