MAKASSAR — Kolonel Kav Amran Wahid resmi menempati posisi baru di lingkungan Kodam XIV/Hasanuddin. Setelah menuntaskan tugas sebagai Kabag Ops Binda Sulawesi Tenggara, ia kini dipercaya menjadi KBO BIN Daerah Sulawesi Selatan.
Sepanjang kariernya, Kolonel Amran telah menempati sejumlah posisi strategis. Ia pernah menjabat Kasi Intel Korem 142/Tatag, Kepala Sandi dan Siber Kodam XIV/Hasanuddin, Wakil Komandan Detasemen Intelijen Kodam VII/Wirabuana, hingga Komandan Kodim 1412/Kolaka.
Salah satu pencapaian yang menonjol adalah keterlibatannya dalam penyelesaian sengketa lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Konflik agraria di kawasan wisata superprioritas itu membutuhkan pendekatan intelijen yang cermat untuk meredam ketegangan antara investor dan masyarakat adat.
Pada 2019, ia juga turun tangan menangani gangguan sosial yang menghambat pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi Ekstra Tinggi (SUTET) PLN jalur Sulawesi Selatan–Sulawesi Tenggara. Proyek infrastruktur kelistrikan strategis itu kerap terhambat konflik lahan dan resistensi warga setempat.
Di bidang siber, Kolonel Amran tercatat berkontribusi dalam pengungkapan kasus penipuan dengan modus cloning WhatsApp yang mengatasnamakan sejumlah pejabat TNI dan Polri pada 2018. Modus tersebut marak digunakan pelaku untuk meminta transfer uang dari korban yang percaya bahwa mereka berkomunikasi dengan atasan atau rekan kerja.
Pengalaman di tiga bidang sekaligus — intelijen lapangan, keamanan siber, dan teritorial — membentuk rekam jejaknya sebagai perwira yang memahami dinamika keamanan dari hulu ke hilir.
Menyikapi amanah barunya, Kolonel Kav Amran Wahid menyatakan kesiapannya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia diharapkan mampu memperkuat sinergi serta kinerja intelijen di Sulawesi Selatan guna mendukung stabilitas keamanan dan pembangunan daerah.
Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa BIN Daerah Sulsel membutuhkan figur yang tidak hanya paham peta kerawanan, tetapi juga memiliki jejaring dan pengalaman langsung di lapangan — termasuk di wilayah konflik agraria dan proyek strategis nasional.