SULAWESI SELATAN — Gus Irfan, sapaan akrabnya, menyampaikan usulan tersebut setelah rapat di kompleks parlemen, Senayan. Ia menjelaskan bahwa angka Rp 1,8 triliun merupakan angka penyesuaian yang diperlukan untuk menutupi kebutuhan persiapan yang belum dianggarkan pada pagu awal.
"Ada penyesuaian anggaran, ada sekitar Rp 1,8 triliun karena persiapan haji belum dianggarkan pada pagu kemarin. Jadi kita ajukan Rp 1,8 T tambahan untuk persiapan haji," kata Gus Irfan usai rapat.
Gus Irfan merinci bahwa alokasi dana tambahan tidak hanya untuk logistik dan operasional haji di dalam negeri, tetapi juga untuk pembenahan internal. Salah satu prioritasnya adalah melengkapi kebutuhan SDM di Kementerian Haji dan Umrah yang dinilainya masih belum ideal.
"Karena SDM kita belum lengkap, kemarin kita masih tambal sulam, sekarang ini kita mau lengkapi semuanya," imbuh dia. Ia menambahkan, sebagian dana juga akan digunakan untuk persiapan dalam negeri dan pelatihan petugas.
Di tengah pembahasan anggaran, anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Andre Rosiade justru memberikan apresiasi atas peningkatan layanan haji tahun ini. Menurut Andre, berbagai pembenahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai terlihat hasilnya, khususnya setelah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang terpisah.
Penilaian itu disampaikan Andre usai mengikuti rapat kerja bersama Amirul Hajj di Makkah, Minggu (24/5) waktu setempat. Dari pemantauan langsung, ia menilai kualitas pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia tahun ini mengalami peningkatan signifikan, mulai dari proses keberangkatan, pemondokan, katering, hingga transportasi di Tanah Suci.
"Secara overall, mulai dari keberangkatan sampai hari ini, kami tentu mengapresiasi bahwa pelayanan itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini perlu kita garis bawahi. Sampai jemaah mulai berangkat hingga hari ini, Alhamdulillah pelayanannya berjalan baik dan ini memang layak diapresiasi," kata Andre yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR.
Usulan tambahan anggaran ini muncul di saat para pemangku kepentingan mencatat perbaikan layanan. Namun, Gus Irfan menekankan bahwa persiapan untuk musim haji berikutnya membutuhkan fondasi SDM yang lebih solid. Dengan tambahan dana tersebut, pemerintah berharap dapat mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan yang telah dinilai lebih baik oleh DPR.
Rapat kerja antara Kementerian Haji dan Komisi VIII DPR akan berlanjut untuk membahas detail teknis penggunaan anggaran tambahan Rp 1,8 triliun tersebut. Keputusan akhir mengenai pengesahan usulan ini masih menunggu pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR.