SULAWESI SELATAN — KPK mengamankan total sepuluh orang dalam operasi tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi OTT ini terkait dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pihak swasta. "Terkait pengadaan-pengadaan di lingkup Pemkab Muara Enim," tambah Budi dalam keterangannya kepada wartawan.
Dari sepuluh orang yang diamankan, lima di antaranya berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Salah satunya adalah Bupati Edison. Lima orang lainnya merupakan pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap.
Budi belum merinci identitas para pihak yang diamankan. KPK masih melakukan serangkaian pemeriksaan intensif terhadap mereka. Seluruh pihak yang terjaring OTT saat ini masih berstatus sebagai terperiksa.
Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan dan mengumumkan status hukum para pihak yang diamankan. Dalam rentang waktu tersebut, penyidik akan memeriksa, mengumpulkan alat bukti, dan memutuskan apakah status mereka akan ditingkatkan menjadi tersangka atau tidak.
Operasi tangkap tangan ini menambah daftar panjang penindakan KPK terhadap kepala daerah. Muara Enim, yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar.
KPK menduga suap yang diterima Bupati Edison berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim. Modus operandi dan nilai dugaan suap masih didalami oleh tim penyidik.
"Kami masih melakukan sejumlah rangkaian pemeriksaan dari pihak yang diamankan," ujar Budi. KPK belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai proyek-proyek spesifik yang diduga menjadi sumber suap tersebut.
Proses hukum masih berjalan. KPK mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menunggu pengumuman resmi terkait perkembangan kasus ini. Dugaan korupsi di daerah ini kembali menjadi sorotan publik di tengah upaya pemerintah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.