DEPOK — Larangan ini bukan sekadar imbauan. Endra merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sebagai landasan hukum. Aturan itu mewajibkan setiap ASN menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menaati jam kerja.
Menurut Endra, aktivitas live di media sosial yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan berpotensi mengganggu konsentrasi dan produktivitas. "Aktivitas di luar kepentingan dinas selama jam kerja dinilai dapat mengganggu kinerja, produktivitas, dan kualitas pelayanan publik," ujarnya di Depok, Minggu.
Pemkot menilai pelayanan publik adalah prioritas utama. Jika ASN sibuk berinteraksi dengan audience di live streaming pribadi, waktu dan perhatian yang seharusnya untuk masyarakat jadi terbagi.
Pengecualian tetap diberikan. ASN masih bisa melakukan siaran langsung jika itu untuk kepentingan akun resmi pemerintah atau merupakan bagian dari tugas kedinasan. Misalnya, menyiarkan langsung acara sosialisasi program Pemkot atau dokumentasi kegiatan resmi di lapangan.
Pelanggaran terhadap aturan ini akan diproses sesuai mekanisme disiplin PNS. Endra mengingatkan pentingnya penerapan nilai dasar BerAKHLAK yang ditegaskan dalam UU ASN. "ASN juga harus proaktif menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi secara bertanggung jawab," tegasnya.
Langkah ini diambil Pemkot Depok untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan waktu kerja di era digital. Dengan maraknya live streaming di berbagai platform, pemerintah daerah ingin menjaga etos kerja dan profesionalisme aparatur.