MAKASSAR — BPIP angkat bicara di tengah hiruk-pikuk proses seleksi Paskibraka di Sulawesi Selatan. Lembaga itu menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur dalam pembentukan tim pengibar bendera di daerah.
Pernyataan ini keluar setelah sejumlah pihak mempertanyakan transparansi seleksi, terutama menyangkut kriteria penilaian dan keterlibatan unsur tertentu dalam tim juri. BPIP menyebut semua tahapan telah mengacu pada pedoman pusat.
BPIP menyatakan bahwa proses seleksi di Sulsel telah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku secara nasional. Mulai dari seleksi administrasi, tes kesehatan, hingga tes wawasan kebangsaan, semua dinilai telah berjalan objektif.
“Kami pastikan tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Prosesnya transparan dan bisa diakses oleh publik,” demikian pernyataan resmi yang diterima Tempo.co, seperti dikutip dalam bahan berita.
Sebelumnya, publik di Sulsel dihebohkan dengan kabar bahwa sejumlah calon peserta gugur tanpa alasan yang jelas. Ada juga yang mempertanyakan dominasi peserta dari sekolah tertentu dalam daftar finalis. Situasi ini memicu spekulasi tentang adanya praktik “titipan” atau ketidakadilan dalam seleksi.
BPIP menepis isu tersebut. Lembaga itu mengklaim bahwa setiap keputusan juri didasarkan pada hasil evaluasi yang terdokumentasi dengan baik. “Tidak ada yang diistimewakan. Semua dinilai berdasarkan kemampuan dan dedikasi,” tambah pernyataan tersebut.
Menurut BPIP, seleksi Paskibraka di Sulsel melalui beberapa tahapan ketat. Pertama, seleksi administrasi untuk memverifikasi kelengkapan berkas peserta. Kedua, tes fisik dan kesehatan yang dilakukan oleh tim medis independen. Ketiga, tes wawasan kebangsaan yang menguji pemahaman peserta terhadap Pancasila dan UUD 1945.
Setelah itu, peserta yang lolos menjalani karantina dan pelatihan intensif sebelum akhirnya ditetapkan sebagai anggota Paskibraka. BPIP menegaskan bahwa seluruh proses ini diawasi oleh tim pengawas dari pusat.
BPIP mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Lembaga itu juga membuka saluran pengaduan bagi peserta atau orang tua yang merasa dirugikan selama proses seleksi.
“Kami akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Jika ada pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan,” pungkas pernyataan BPIP.
Sementara itu, Pemprov Sulsel belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik ini. Beberapa anggota DPRD setempat mendesak agar BPIP membuka data seleksi secara utuh untuk menjamin akuntabilitas.