MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat pengawasan terhadap proyek infrastruktur jalan Multiyears Project (MYP) Paket 1 yang berjalan secara bertahap sejak 2025. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap tahapan pengerjaan agar kualitas dan ketepatan waktu menjadi prioritas utama.
Dari total tujuh ruas yang dikerjakan, dua di antaranya mencatatkan kemajuan signifikan. Ruas Jalan Burung-Burung menuju Bili-Bili telah mencapai 66,35 persen, sementara Ruas Jalan Hertasning berada di angka 64,34 persen. Kedua ruas ini menjadi indikator awal bahwa program berjalan sesuai rencana.
Adapun ruas lainnya masih dalam tahap pengerjaan awal. Ruas Jalan HM Yasin Limpo tercatat 34,95 persen, disusul Ruas Kalimporo-Sumalaya-Batas Sinjai yang mencapai 17,47 persen. Ruas Tanete-Tanaberu baru menyentuh 12,43 persen, sementara Ruas Aroepala Makassar masih di angka 10,91 persen.
Di Kabupaten Gowa, pengerjaan Ruas Jalan Tun Abdul Razak masih memasuki tahap pemasangan precast U-Ditch atau instalasi saluran drainase beton pracetak. Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan struktur jalan memiliki sistem pembuangan air yang baik sebelum lapisan aspal dipasang.
Program MYP infrastruktur jalan ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Sulsel. Pemerintah provinsi menargetkan proyek ini mampu mengurangi biaya logistik serta membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di berbagai daerah.
"Insya Allah kita terus kawal agar pengerjaan berjalan maksimal dan selesai tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," ujar Gubernur Andi Sudirman dalam keterangannya di Makassar, Senin.
Seluruh ruas jalan yang masuk dalam Paket 1 ini memiliki nilai kontrak mencapai Rp430 miliar. Dengan skema MYP, pembiayaan dan pengerjaan dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun anggaran untuk menjaga kualitas dan menghindari tekanan fiskal dalam satu tahun.
Pemprov Sulsel berharap seluruh ruas dapat rampung tepat waktu, sehingga mobilitas warga dan distribusi barang antar kabupaten/kota bisa berjalan lebih lancar tanpa hambatan infrastruktur.