MAKASSAR — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sulsel, Muh Salim Basmin, menegaskan bahwa penggunaan helikopter oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fasilitas itu, kata dia, merupakan bentuk dukungan dari AAS Foundation.
“Perlu kami tegaskan kepada masyarakat bahwa penggunaan helikopter tersebut tidak membebani APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Fasilitas itu merupakan dukungan yang diberikan oleh AAS Foundation dan sifatnya gratis,” ujar Salim, Senin (11/5/2026).
Pernyataan itu disampaikan setelah beredar luas video pendaratan helikopter di lapangan Rongkong saat kunjungan gubernur ke Luwu Utara dan Palopo pada Minggu, 26 April 2026. Rekaman itu memicu pertanyaan publik soal sumber biaya transportasi udara kepala daerah.
Menurut Salim, transportasi udara dipilih untuk mempercepat koordinasi lintas wilayah, meninjau program prioritas, dan mendukung pelayanan publik di daerah yang sulit dijangkau. Ia menekankan bahwa Pemprov tetap menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien.
“Kami memahami perhatian publik terhadap penggunaan fasilitas transportasi kepala daerah. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat,” kata Salim.
Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel, Suhartono, menjelaskan bahwa anggaran sewa kendaraan udara yang tercantum dalam rencana Tahun Anggaran 2026 hingga kini belum digunakan. Pemerintah belum menunjuk rekanan untuk pengadaan layanan tersebut.
“Anggaran awal yang disiapkan untuk kebutuhan mendesak dan strategis pada Tahun 2026 sampai saat ini belum digunakan karena memang belum ada rekanan yang ditunjuk,” jelasnya.
Ia menambahkan, anggaran itu baru akan dipertimbangkan penggunaannya jika transportasi udara dinilai lebih efektif dan efisien untuk kebutuhan tertentu di masa mendatang.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Reza Faisal Saleh, juga memberikan penegasan serupa. Ia memastikan tidak ada dana APBD yang dialokasikan untuk operasional helikopter gubernur. “Helikopter yang digunakan selama ini tidak menggunakan APBD, melainkan berasal dari sumbangan AAS Foundation,” ujar Reza.
Salim mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi terkait penggunaan helikopter tersebut. Ia berharap klarifikasi ini dapat meredakan spekulasi yang berkembang di publik.