MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi memulai tahapan krusial dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, membuka langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025-2029 serta Musrenbang RKPD 2026 tingkat provinsi yang dipusatkan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (30/4/2026).
Agenda tahunan ini menjadi momentum penting bagi jajaran pemerintah daerah untuk menyelaraskan visi pembangunan dalam lima tahun ke depan. Dalam sambutannya, Andi Sudirman menekankan pentingnya akselerasi pada sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari konektivitas wilayah hingga peningkatan taraf hidup warga di pelosok Sulawesi Selatan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas RI, Pungkas Bahjuri Ali, jajaran unsur Forkopimda Sulawesi Selatan, serta para kepala daerah dari kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan komitmen bersama dalam menyusun peta jalan pembangunan yang terintegrasi antara pusat dan daerah.
Dalam memacu pembangunan fisik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengarahkan kebijakan anggaran melalui skema proyek tahun jamak atau multiyears project (MYP). Andi Sudirman mengungkapkan bahwa total alokasi yang disiapkan untuk program ini mencapai angka Rp 2,7 triliun dalam kurun waktu setahun terakhir. Langkah ini diambil untuk memastikan kesinambungan proyek strategis agar tidak terkendala oleh siklus anggaran tahunan.
Fokus utama dari anggaran jumbo tersebut dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 1.000 kilometer yang tersebar di berbagai wilayah Sulawesi Selatan. Selain itu, sektor pengairan juga menjadi prioritas dengan target pembangunan irigasi seluas 54 hektare guna mendukung ketahanan pangan daerah yang selama ini menjadi lumbung nasional.
"Mulai dari perbaikan 1.000 kilometer jalan, pembangunan irigasi seluas 54 hektare, hingga pembangunan dua rumah sakit regional di Luwu dan Gowa," ujar Andi Sudirman Sulaiman di hadapan para peserta Musrenbang. Pembangunan dua rumah sakit regional tersebut diharapkan mampu memecah konsentrasi layanan kesehatan di ibu kota provinsi dan mendekatkan akses medis berkualitas bagi masyarakat di wilayah selatan dan utara.
Selain pembangunan fisik yang masif, Andi Sudirman menegaskan bahwa intervensi sosial tetap menjadi pilar utama kebijakan pemerintah. Fokus pembangunan tidak hanya tertuju pada beton dan aspal, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia. Program penanganan stunting, layanan kesehatan bergerak (mobile health), serta pemberian subsidi transportasi menjadi instrumen utama untuk menekan angka disparitas atau kesenjangan antarwilayah.
Di sektor ekonomi, pemerintah provinsi mendorong transformasi melalui penguatan produktivitas di bidang pertanian dan perikanan. Strategi hilirisasi produk menjadi kunci agar nilai tambah komoditas unggulan Sulawesi Selatan dapat dirasakan langsung oleh petani dan nelayan. Langkah ini didukung dengan digitalisasi sektor pendidikan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu bersaing di pasar digital.
Lebih lanjut, penguatan desa mandiri dan program perlindungan sosial juga terus diperkuat. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tingkat akar rumput sekaligus memastikan jaring pengaman sosial tetap tersedia bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah meyakini bahwa kemandirian desa akan menjadi pondasi kuat bagi stabilitas ekonomi provinsi secara keseluruhan.
Menatap masa depan, Andi Sudirman Sulaiman memproyeksikan bahwa tahun 2027 akan menjadi fase akselerasi bagi seluruh program yang telah dicanangkan. Pada tahap tersebut, seluruh perencanaan yang disusun saat ini diharapkan sudah berjalan sepenuhnya dan memberikan dampak nyata yang dapat diukur oleh masyarakat luas.
"Musrenbang RKPD 2027 bukan sekadar forum perencanaan, tetapi menjadi ruang untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Andi Sudirman. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus berorientasi pada hasil dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi warga.
Sebagai penutup, Gubernur mengajak seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan untuk menyatukan langkah. Sinergi dan komitmen kolektif dinilai menjadi faktor penentu dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang lebih maju, sejahtera, dan memiliki karakter yang kuat di tengah tantangan global yang semakin kompleks.