BARRU — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan Muhammad Ilyas menjelaskan bahwa apartemen ikan dirancang sebagai habitat ikan di kawasan perairan pesisir, bukan sekadar struktur yang ditenggelamkan. Penempatannya diarahkan tidak lebih dari sekitar empat mil dari pantai, jarak yang masih terjangkau kapal-kapal kecil.
Bagi nelayan dengan kapal berukuran di bawah satu gross tonnage, jarak itu menentukan. Daya jelajah terbatas, kapasitas penyimpanan hasil tangkapan kecil, dan biaya operasional menipiskan margin pendapatan setiap kali melaut.
Mengapa Jarak Empat Mil Menentukan bagi Nelayan Kecil
Ketika ikan tersedia di wilayah tangkap yang relatif dekat, nelayan punya peluang mengurangi waktu perjalanan dan pemakaian bahan bakar. Penghematan itu tidak hanya soal biaya, tetapi juga menyangkut keselamatan kerja di perairan.
Semakin dekat wilayah tangkap yang produktif, semakin terbuka kesempatan bagi kapal kecil menjalankan aktivitas penangkapan dengan risiko perjalanan yang lebih terkendali. Cuaca dan kondisi perairan tetap menjadi faktor, namun beban melaut berkurang.
Abustan Bintang mengakui pembangunan apartemen ikan di wilayah pesisir telah memberikan manfaat bagi nelayan, terutama mereka yang menggunakan kapal berukuran di bawah satu GT. Kelompok inilah yang paling merasakan dampak langsung dari keberadaan habitat ikan yang lebih mudah dijangkau.
Dua Ton Ikan dalam Satu Malam dan Nilai Jual Rp 200 Juta
Pengalaman masyarakat Barru menjadi rujukan potensi program ini. Abustan menceritakan keberhasilan warga memperoleh sekitar dua ton ikan dalam satu malam, dengan nilai penjualan yang disebut mencapai sekitar Rp 200 juta.
Angka itu memberi petunjuk bahwa apartemen ikan bisa berfungsi sebagai infrastruktur ekologis yang menghasilkan manfaat ekonomi, asalkan penempatannya tepat dan pengelolaannya berjalan baik. Struktur yang salah lokasi hanya akan menjadi bangunan tanpa hasil tangkapan.
Karena itu, ukuran keberhasilan program tidak semestinya dinilai dari jumlah struktur yang ditenggelamkan. Indikator yang lebih nyata adalah perubahan yang dialami masyarakat: biaya melaut lebih efisien, hasil tangkapan membaik, pendapatan meningkat, dan peluang kerja tumbuh di sekitar kegiatan perikanan.
1.657 Titik dan Tantangan Pengelolaan Berkelanjutan
Sepanjang 2025, pemerintah provinsi membangun 1.657 unit atau titik apartemen ikan. Lokasinya ditempatkan pada kawasan yang diharapkan dapat dikelola masyarakat desa, dengan pendampingan dan supervisi dari pemerintah.
Jumlah itu memindahkan tantangan ke tahap berikutnya. Persoalannya bukan lagi semata memperluas pembangunan, melainkan memastikan seluruh fasilitas yang sudah tersedia memberi manfaat berkelanjutan bagi warga pesisir.
Program apartemen ikan juga dikaitkan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Dari perspektif SDG 14, struktur ini berpotensi memperbaiki habitat dan mendukung ketersediaan sumber daya ikan. Dari sisi SDG 1, manfaatnya terlihat ketika nelayan memperoleh pendapatan lebih baik dengan beban operasional lebih rendah.
SDG 8 dapat diwujudkan melalui penguatan rantai usaha perikanan, mulai dari penangkapan, penanganan hasil, distribusi, hingga kegiatan ekonomi pendukung di desa pesisir. Rantai itu yang menentukan apakah hasil tangkapan nelayan kecil berujung pada pendapatan yang layak.
Pemerintah provinsi melanjutkan pendampingan dan supervisi terhadap kawasan yang sudah dibangun. Bagi nelayan Barru, tolok ukurnya sederhana: apakah biaya melaut turun dan hasil tangkapan cukup untuk menghidupi keluarga.
