SULAWESI SELATAN — Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6). Ia secara terbuka membeberkan bahwa kebocoran penerimaan negara mencapai angka fantastis, yakni Rp 2.500 triliun setiap tahun.
Praktik Under Invoicing yang Menggerus Anggaran
Menurut Prabowo, dana yang seharusnya masuk ke kas negara untuk membiayai kesejahteraan aparatur sipil negara justru mengalir keluar. “Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang, karena uangnya nggak ada, diambil terus,” ujarnya dalam forum tersebut.
Presiden kembali menyoroti praktik under invoicing yang dinilainya sudah berlangsung bertahun-tahun. Modus ini dilakukan oknum pengusaha dengan melaporkan nilai transaksi lebih rendah dari sebenarnya, sehingga kewajiban pajak yang dibayarkan pun jauh lebih kecil. Kerugian negara akibat praktik ini disebut sangat masif dan sistemik.
Dampak Langsung pada Kesejahteraan Guru dan PNS
Pengakuan dari Kepala Negara ini memicu diskusi di kalangan pendidik dan birokrat. Selama ini, tuntutan kenaikan gaji guru dan PNS kerap muncul dalam berbagai forum, namun selalu terbentur alasan keterbatasan fiskal. Prabowo kini memberikan penjelasan berbeda: masalahnya bukan pada kemampuan negara menghasilkan uang, melainkan kegagalan menambal kebocoran.
“Saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti,” kata Prabowo, menekankan pentingnya pemahaman publik atas akar persoalan ini.
Pernyataan di Forum Strategis NU
Pemilihan forum NU sebagai tempat pengungkapan data ini dinilai strategis. NU merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang membawahi ribuan lembaga pendidikan, mulai dari pesantren hingga sekolah umum. Sebagian besar tenaga pengajar di lembaga tersebut adalah guru yang selama ini mengeluhkan minimnya kesejahteraan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai langkah konkret menindaklanjuti pernyataan Presiden. Namun, pernyataan di forum publik ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah membidik sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan utama untuk perbaikan gaji ASN di masa depan.
