MAKASSAR — Novita Hardini menyampaikan kritik terbuka terhadap kondisi operasional dunia usaha di Sulawesi Selatan saat rapat pendalaman bersama kementerian mitra dan Pemprov Sulsel. Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menilai pelaku industri kini kehabisan ruang untuk mengembangkan bisnis.
Kewajiban fiskal yang terus naik membebani arus kas harian perusahaan. Beban itu datang bersamaan dengan penurunan pendapatan yang merosot tajam pada kuartal berjalan tahun ini.
Pajak Tinggi dan Solar Langka Serang Bersamaan
Gangguan pasokan bahan bakar minyak jenis solar disebut terus berulang tanpa penyelesaian konkret dari instansi terkait. Novita mengkritik kombinasi pajak tinggi dan kelangkaan solar yang menghentikan denyut efisiensi produksi manufaktur.
"Pemerintah mencekik pelaku industri hari ini dari semua sisi, dari pajak, dari pendapatan, cari duit itu katanya sekarang susah sekali," ujar Novita Hardini.
Sektor jasa logistik hingga pabrik pengolahan dalam rantai pasok manufaktur menanggung imbas paling berat. Keterbatasan pasokan solar dan melambungnya harga BBM di pasaran merusak kalkulasi anggaran belanja harian perusahaan.
"Keterbatasan solar ini menjadi hambatan besar bagi pelaku industri karena mahalnya harga solar tentunya makin mencekik dunia usaha," kata Novita.
Biaya Logistik Melonjak, Harga Jual Tak Bisa Naik
Dampak krisis rantai pasok bereskalasi dari jasa pengangkutan hingga pabrik penyedia bahan baku dan barang jadi. Pabrik pemasok terpaksa menanggung kenaikan tarif armada pengiriman yang melonjak berlipat ganda di wilayah Sulawesi Selatan.
Pengusaha tidak sanggup mengalihkan beban biaya kepada konsumen. Kenaikan biaya produksi yang membengkak menyerap modal perusahaan demi mempertahankan pangsa pasar yang kian menyusut.
Novita menegaskan opsi menaikkan harga jual produk di pasar domestik bukan solusi realistis. Langkah itu justru menghancurkan penjualan karena daya beli masyarakat Sulawesi Selatan sedang tertekan.
"Pengusaha tidak bisa menaikkan harga jual karena kita tidak bisa memaksa daya beli masyarakat," tuturnya.
Margin Mendekati Nol, Bayangan PHK Massal Menguat
Ketiadaan celah penyesuaian harga jual membuat margin keuntungan pelaku industri di Makassar terjun bebas mendekati angka nol. Novita mengingatkan pembiaran masalah ini memicu potensi gelombang pemutusan hubungan kerja massal di Sulsel.
Menanggapi masukan Komisi VII DPR RI, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menekankan solusi atas persoalan sistemik ini butuh landasan hukum yang mengikat.
Andi Sudirman menilai pertemuan formal yang berulang kali berjalan tidak akan membuahkan hasil nyata tanpa aturan tertulis pusat. Pemerintah daerah memerlukan regulasi tegas serta platform kebijakan konkret dari kementerian terkait untuk bergerak.
"Kami mohon semuanya ada penguatan, pemerintah daerah telah menggelar banyak rapat koordinasi tetapi kenapa tidak terjadi karena ketiadaan platform standar," tegas Andi.
Dorongan Regulasi BBM dan Pajak dari Senayan
Tanpa standar regulasi tertulis yang kuat dari pemerintah pusat, koordinasi lintas lembaga hanya menjadi rutinitas tanpa hasil. Seluruh anggota Komisi VII DPR RI sepakat pembenahan regulasi BBM dan pajak menjadi kunci pemulihan industri daerah.
Sikap Gubernur Sulsel selaras dengan dorongan legislator agar pemerintah pusat tidak menutup mata atas hambatan operasional daerah. Novita Hardini bersama Komisi VII mendesak adanya solusi konkret bagi pelaku usaha di kawasan Indonesia Timur.
