MAKASSAR — Pertumbuhan ekonomi Makassar yang disebut mencapai 7,04 persen menjadi salah satu alasan utama permintaan dukungan tersebut. Menurut Munafri, capaian itu perlu dijaga dengan kebijakan yang mempermudah pelaku industri lokal, bukan sekadar mengandalkan posisi geografis.
Dalam pertemuan itu, Munafri yang akrab disapa Appi memaparkan tiga kebutuhan utama: insentif bahan baku industri, gedung pertunjukan seni berkapasitas besar, serta dermaga di kawasan kepulauan Spermonde.
Insentif Bahan Baku untuk Industri Garmen dan Turunannya
Munafri mendorong pemerintah pusat memberi insentif terhadap bahan baku yang masuk ke Makassar untuk diolah menjadi produk bernilai tambah. Kebijakan itu dinilai bisa meringankan pelaku industri lokal yang selama ini terbebani biaya produksi, termasuk di sektor garmen.
"Yang kami inginkan untuk membangun industri dan turunan industri yang ada, harusnya ada kebijakan dari pemerintah juga untuk memberikan insentif terhadap barang masuk sebagai bahan baku untuk diolah di tempat kami," ungkapnya.
Menurutnya, Makassar tidak ditopang sumber daya alam yang melimpah. Posisi strategis di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II menjadi modal utama kota ini menggerakkan perdagangan barang dan jasa.
"Kami tidak punya sumber daya alam, tapi kami punya letak geografis yang sangat menguntungkan. Kota ini menjadi kota yang sangat sentral, khususnya di ALKI II, sehingga pola perdagangan barang dan jasa menjadi backbone kami untuk tumbuh," jelasnya.
Makassar Belum Punya Gedung Representatif untuk Kegiatan MICE
Selain industri, Munafri menyoroti kebutuhan infrastruktur pendukung pariwisata dan ekonomi kreatif. Makassar kerap menjadi tuan rumah kegiatan besar, tetapi belum memiliki fasilitas yang memadai untuk pertemuan, pameran, dan kegiatan MICE berkapasitas ribuan orang.
"Beberapa tambahan infrastruktur, khususnya industri seni dan pagelaran. Di sini kami tidak punya satu tempat yang representatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan MICE yang cukup atau yang lebih spesifik," ujarnya.
Munafri juga mengangkat potensi gastronomi Makassar. Ia menyebut Pinisi telah tercatat sebagai warisan budaya takbenda UNESCO dan berharap pemerintah pusat mendorong gastronomi Makassar agar dapat didaftarkan sebagai bagian dari warisan gastronomi UNESCO.
Kewenangan Pemkot Terbatas di Wilayah Kepulauan
Persoalan lain yang diangkat adalah pembangunan dermaga di kawasan kepulauan. Munafri menilai dermaga dibutuhkan untuk menunjang mobilitas warga sekaligus membuka peluang pengembangan wisata bahari di Spermonde.
Namun, Pemerintah Kota Makassar menghadapi keterbatasan kewenangan. Pemkot hanya berwenang di wilayah daratan sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk membangun fasilitas dermaga.
"Kami cuma punya kewenangan yang di daratnya. Sementara pembangunan dermaga dan sebagainya itu kami tidak punya kewenangan ada di sana. Sehingga kalau bisa, kami diberikan akses untuk bisa membangun dermaga di pulau-pulau kami," ungkapnya.
Komisi VII DPR RI Sebut Kunjungan Bagian dari Fungsi Pengawasan
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Pertemuan itu bertujuan menghimpun informasi langsung mengenai kondisi dan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya di sektor perindustrian dan pariwisata.
"Kami hadir dalam rangka menggali informasi dan memperoleh gambaran faktual dan catatan dan tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota," katanya.
Melalui pertemuan itu, Munafri berharap berbagai aspirasi pembangunan Makassar mendapat perhatian pemerintah pusat, terutama untuk memperkuat daya saing industri, meningkatkan fasilitas pariwisata, serta memperluas akses masyarakat di wilayah kepulauan.
