MAKASSAR — Kepala Dinas PMD Sulawesi Selatan Muhammad Saleh menegaskan desa tidak bisa lagi mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber utama pembangunan. Ia menyampaikan hal itu dalam wawancara di program Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi RRI Makassar, Selasa, 22 September 2026.
Menurut Saleh, pembatasan anggaran dana desa menjadi tantangan sekaligus peluang bagi desa untuk mengembangkan sumber pendapatan sendiri. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai sebagai instrumen utama yang harus digarap serius.
"Desa ini jangan hanya bergantung kepada dana yang ditransfer dari pusat. Tetapi bagaimana kita bisa mengolah potensi kita yang ada di desa ini menjadi sebuah hal yang produktivitas," ujar Saleh.
Desa Tematik Jadi Arah Pengembangan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong pembentukan desa tematik yang disesuaikan dengan potensi tiap wilayah. Model ini mencakup desa penghasil kopi hingga desa nelayan.
Saleh menyebut potensi desa di Sulawesi Selatan cukup beragam, mulai dari pisang, lada, bawang, hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan. Pemerintah desa juga diminta menyusun program jangka panjang seiring masa jabatan kepala desa yang kini mencapai delapan tahun.
Jangan Jual Bahan Mentah
Salah satu penekanan utama Dinas PMD Sulsel adalah mendorong warga desa mengolah hasil bumi menjadi produk jadi. Produk mentah dinilai memiliki nilai ekonomi jauh lebih rendah dibanding barang olahan.
"Kita mau supaya masyarakat ini bisa mengolah, jangan menjual barang mentah, tetapi dia bisa mengolah menjadi barang jadi. Contohnya pengolahan kopi melalui proses roasting dan pengemasan agar produk memiliki nilai jual lebih tinggi," kata Saleh.
Untuk memperkuat pemasaran, Dinas PMD Sulsel mendorong kurasi produk UMKM, pendampingan, serta pemanfaatan fasilitas UPT Kemasan Disperindag. Pemerintah daerah juga didorong membuka peluang agar produk lokal masuk ke jaringan ritel modern.
Desa Tukamasea Jadi Contoh BUMDes Berhasil
Saleh menyoroti Desa Tukamasea, Kabupaten Maros, sebagai praktik yang dinilai berhasil mengoptimalkan BUMDes. Pendapatan BUMDes desa tersebut telah mencapai lebih dari Rp1 miliar per tahun.
Dampaknya dirasakan langsung warga, termasuk melalui pemberian beasiswa. "Desa Tukamasea ini sudah bisa mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desanya sehingga bisa menghasilkan, berdampak kepada Pendapatan Asli Desanya. Dia bisa memberikan beasiswa kepada warganya karena pendapatan dari Badan Usaha Milik Desanya sudah bisa di atas satu miliar per tahun," ungkap Saleh.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Pengawasan Dana Desa
Pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya menjadi tugas Dinas PMD. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong keterlibatan organisasi perangkat daerah lain, termasuk Dinas Koperasi dan PKK, dalam mengembangkan UMKM serta kelompok usaha masyarakat.
Kolaborasi juga diarahkan dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Saleh menyebut sinergi ini penting agar hasil pengembangan desa bisa berkelanjutan.
Terkait pengawasan penggunaan dana desa, setiap desa memiliki mekanisme yang diawali melalui musyawarah desa, penyusunan RKPD, dan penetapan APBDes. Pengawasan dilakukan lewat Siskeudes, Jaga Desa, serta inspektorat pemerintah daerah untuk memastikan anggaran digunakan secara akuntabel dan tepat sasaran.
