MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) memperketat pengawasan rantai pasok pangan guna menjamin stabilitas harga dan kualitas konsumsi masyarakat. Melalui Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pelanggaran Harga dan Mutu Pangan, pemerintah memastikan ketersediaan stok di seluruh wilayah Sulawesi Selatan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional.
Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Brigadir Jenderal Polisi Hermawan, S.I.K., M.M., di Gedung Lappo Ase, Perum Bulog Sulselbar, Selasa (10/2/2026).
Brigjen Pol Hermawan menyatakan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan langkah krusial untuk memperkuat pengawasan distribusi pangan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Ia menekankan bahwa ketersediaan barang saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan harga yang aksesibel bagi masyarakat.
“Kami memastikan ketersediaan pangan di Sulawesi Selatan. Prinsipnya, kita pastikan barangnya ada, tetapi harganya juga harus terjangkau oleh masyarakat. Sejauh ini, pasokan di Sulsel berada dalam kondisi aman dan tidak ada indikasi kekurangan komoditas pokok,” tegas Hermawan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulsel, dr. Ishaq Iskandar, menambahkan bahwa ketahanan pangan merupakan prioritas nasional tahun 2026. Koordinasi ini melibatkan berbagai instansi strategis untuk menciptakan ekosistem pangan yang sehat.
Instansi yang Terlibat dalam Satgas Sapu Bersih:
Pemerintah Daerah: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perindustrian, Peternakan, dan PTSP.
Aparat Penegak Hukum: Kepolisian Daerah (Polda) dan seluruh Kepolisian Resor (Polres) di Sulsel.
Badan Usaha: Perum Bulog dan berbagai unsur BUMN serta pihak swasta.
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Kemal Redindo Syahrul Putra, menjelaskan bahwa Satgas akan menyusun strategi khusus untuk mengawasi potensi pelanggaran harga dan standar mutu. Satgas tidak akan ragu melakukan tindakan tegas terhadap spekulan atau pihak yang melanggar ketentuan penetapan harga pemerintah.
“Seluruh pihak akan bertindak terhadap pelanggaran harga agar mutu pangan tetap terjaga. Hasil dari pengawasan ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis bagi kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke depan,” ujar Kemal Redindo.
Rapat koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem pangan daerah yang berkeadilan, sekaligus mendukung pencapaian target kedaulatan pangan nasional yang dicanangkan oleh Presiden.
