Pemprov Sulsel Tetapkan UMP 2027 Naik 7,98 Persen Jadi Rp4,23 Juta per Bulan

Penulis: Oman Sudirman  •  Sabtu, 21 November 2026 | 11:33:01 WIB
Penjabat Sekda Sulsel Andi Winarno Eka Putra mengumumkan UMP Sulsel 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan dalam forum penetapan di kantor gubernur.

MAKASSAR — Penjabat Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Andi Winarno Eka Putra mengumumkan angka upah minimum itu di hadapan forum penetapan di kantor gubernur. Kenaikan 7,98 persen menempatkan UMP Sulsel 2027 pada posisi Rp4.233.913,25 per bulan, bertambah Rp312.824,46 dibanding tahun sebelumnya.

Angka itu dibacakan langsung dalam sambutan resmi pemerintah provinsi. "Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan," ujar Andi Winarno.

Dua Kepentingan yang Ditimbang: Daya Beli Pekerja dan Napas Dunia Usaha

Penetapan nominal tidak semata mengejar kenaikan upah. Andi Winarno menyebut pemerintah menghitung dua sisi sekaligus: kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha di daerah.

Daya beli masyarakat menjadi pertimbangan pertama. Sementara stabilitas hubungan industrial dan kemampuan dunia usaha menanggung beban upah ikut diperhitungkan agar tidak ada gejolak di tingkat perusahaan.

Pemerintah provinsi juga memastikan angka Rp4.233.913,25 sudah melewati ambang kelayakan hidup. "Saya juga ingin menegaskan bahwa UMP Sulawesi Selatan tahun 2027 berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak atau KHL Sulawesi Selatan tahun 2026," tegasnya.

Jejak Kenaikan UMP Sulsel: dari 6,9 Persen ke 7,98 Persen

Pemprov Sulsel mencatat pola kenaikan upah minimum yang naik-turun dalam empat tahun terakhir. Tahun 2023, UMP naik 6,9 persen dari tahun sebelumnya.

Kenaikan paling tipis terjadi pada 2024, hanya 1,45 persen. Setahun berselang, angka itu kembali melonjak 6,5 persen pada 2025.

Lompatan terbesar datang pada 2027 dengan 7,98 persen. Nominal Rp4.233.913,25 per bulan berlaku sebagai batas bawah upah di seluruh kabupaten/kota di Sulsel.

Apindo Sulsel: Pengusaha Siap Jalankan Regulasi Pengupahan

Dunia usaha menyatakan tidak keberatan dengan angka baru tersebut. Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Sulsel Andi Darwis menegaskan pengusaha mengikuti keputusan pemerintah.

"Pengusaha selalu tegak lurus dengan keputusan pemerintah terkait penetapan UMP. Tugas pengusaha dan Apindo adalah mendampingi kerja sama serta berkolaborasi dengan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi," kata Andi Darwis.

Apindo memposisikan diri sebagai mitra pemerintah dalam menggerakkan perekonomian daerah. Dukungan itu sekaligus menutup potensi penolakan dari kalangan pemberi kerja di Sulsel.

Bagi pekerja, penetapan ini menjadi acuan negosiasi upah di tingkat perusahaan. Bagi pengusaha, nominal Rp4.233.913,25 menjadi batas terendah yang wajib dipenuhi saat menyusun struktur gaji karyawan.

Reporter: Oman Sudirman
Sumber: sulsel.pojoksatu.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top