MAKASSAR — Rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel di Almadera Hotel Makassar, Kamis (19/11/2026) malam, berlangsung alot karena kedua pihak mempertahankan usulannya masing-masing. Perbedaan utama terletak pada nilai alfa, koefisien pengali yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Anggota Dewan Pengupahan Sulsel dari perwakilan pengusaha, Ahmad Ibrahim, menyatakan kedua opsi diserahkan ke pemerintah provinsi. "Satu opsi dari pengusaha dan satu opsi dari serikat pekerja atau serikat buruh, itu sama-sama mempertahankan usulannya," kata Ahmad kepada detikSulsel, Jumat (20/11).
Organisasi pengusaha mengusulkan UMP Sulsel 2027 sebesar Rp 4.186.546,50 dengan nilai alfa 0,5. Nominal itu naik sekitar Rp 265.458 atau 6,77 persen dari UMP Sulsel 2026 sebesar Rp 3.921.088.
Menurut Ahmad, alfa 0,5 sudah menghasilkan kenaikan yang cukup besar. "Karena pertumbuhan ekonomi itu 6,04 dan inflasi 3,75," ujarnya.
Usulan tersebut mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan keberlanjutan dunia usaha. Ahmad mencontohkan beban yang harus ditanggung perusahaan dengan 2.000 pekerja jika upah naik Rp 265 ribu per orang.
"Pertimbangan kita dengan kenaikan Rp 265 ribu itu kalau (misalnya) dikali 2.000 pekerja. Kan ada juga (perusahaan) yang 2.000 pekerjanya. Berapa ratus juta harus dia keluar gelontorkan," ujarnya.
Dia juga menyinggung sektor properti yang dinilai belum berkembang, dengan harga rumah subsidi stagnan lima tahun terakhir sementara bahan bangunan dan upah terus naik. Sektor perhotelan ikut tertekan karena okupansi turun akibat berkurangnya penggunaan hotel untuk proyek pemerintah.
"Proyek-proyek pemerintah dan sebagainya sudah tidak menggunakan hotel, akhirnya turun okupansinya. Otomatis kalau upah naik, dia harus bagaimana bayarnya," ucap Ahmad.
Dari sisi pekerja, serikat buruh mengusulkan UMP Sulsel 2027 menjadi Rp 4.304.963,38 dengan nilai alfa 1. Usulan itu naik sekitar Rp 383.875 atau 9,79 persen dari UMP tahun sebelumnya.
Anggota Dewan Pengupahan Sulsel dari perwakilan serikat buruh, Basri Abbas, menyebut alfa 1 merupakan kebutuhan buruh untuk meningkatkan kesejahteraan. "Kami dari serikat pekerja tetap menganggap bahwa alfa 1 merupakan kebutuhan buruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya," kata Ketua KSPSI Sulsel itu kepada wartawan.
Basri menuturkan usulan tersebut mempertimbangkan indikator Kebutuhan Hidup Layak. Dia menilai daya beli buruh selama ini menurun dan perlu dipulihkan.
"Buruh berharap bahwa kesejahteraan buruh ke depan untuk meningkatkan daya beli buruh, tentu hanya ini jalannya. Karena selama ini daya beli buruh itu ya tentu sangat menurun," jelasnya.
Penurunan daya beli buruh, lanjut Basri, turut menekan daya beli masyarakat secara luas dan akhirnya berdampak ke dunia usaha. Dia berharap pemerintah dan pengusaha memahami usulan tersebut karena pertumbuhan ekonomi Sulsel dinilai akan terdorong jika buruh sejahtera.
Dewan Pengupahan Sulsel menyerahkan hasil rapat pleno kepada Pemprov Sulsel. Penetapan UMP Sulsel 2027 dijadwalkan diumumkan di kantor Gubernur Sulsel pada Sabtu (21/11).
Ahmad berharap pemerintah mempertimbangkan kedua usulan secara berimbang. Dia mengingatkan risiko jika kenaikan upah terlalu tinggi hingga perusahaan tidak mampu membayar.
"Jangan sampai nanti kepentingan pekerja misalnya, alfanya terlalu besar yang diberikan sehingga pengusaha tidak mampu. Akhirnya nanti pengusaha yang harusnya tambah karyawan untuk menyerap tenaga kerja malah akhirnya menyetop bahkan PHK," imbuhnya.