MAKASSAR — Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan menjadi forum bagi Pemprov menyampaikan tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2027. Fatmawati Rusdi memimpin langsung penyampaian jawaban pemerintah daerah, didampingi jajaran perangkat daerah.
Pandangan fraksi sebelumnya menyoroti sejumlah sektor, mulai dari pendapatan hingga prioritas belanja. Pemerintah daerah menjawab satu per satu untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan tahun depan.
Pemprov Sulsel menetapkan target Pendapatan Asli Daerah 2027 sebesar Rp 6,826 triliun. Empat pilar pajak utama diandalkan menyumbang sekitar 66,92 persen dari total PAD.
Keempat komponen itu adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), serta Pajak Air Permukaan (PAP).
Fatmawati menjelaskan penetapan target melalui pertimbangan matang atas realisasi tahun sebelumnya dan proyeksi pertumbuhan ekonomi makro. Tata kelola pajak dioptimalkan lewat perluasan basis data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penerapan transaksi nontunai.
"Pemprov juga mengoptimalkan tata kelola pajak melalui perluasan basis data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penerapan transaksi nontunai guna memperkuat kemandirian fiskal daerah," ujar Fatmawati dalam tanggapan tertulisnya.
Fraksi-fraksi menyoroti penundaan aturan mandatory spending batas maksimal belanja pegawai 30 persen dan infrastruktur minimal 40 persen. Kebijakan itu ditetapkan pemerintah pusat bersama DPR RI.
Pemprov Sulsel memastikan proporsi belanja tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan produktivitas aparatur. Penyesuaian aturan pusat tidak mengubah arah belanja daerah.
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada RAPBD 2027 dialokasikan Rp 1,782 triliun. Anggaran itu telah terdistribusi secara proporsional ke seluruh wilayah.
Alokasi tersebut ditujukan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Selain itu untuk menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian dan memperlancar konektivitas di kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan.
Anggaran 2027 difokuskan pada delapan agenda utama. Cakupannya meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi hijau dan biru, hilirisasi pertanian, transformasi digital, hingga peningkatan mitigasi bencana.
Sektor pendidikan memperoleh alokasi sekitar Rp 3,3 triliun lebih. Sektor kesehatan mendapatkan porsi sekitar Rp 1 triliun lebih.
Pemprov berharap pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD berjalan konstruktif dan tepat waktu. Sinergi eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci terwujudnya kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat Sulawesi Selatan yang lebih baik.