SULAWESI SELATAN — Sebanyak 1.600 pekerja PT PLN (Persero) dari Aceh hingga Papua memadati Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (27/10/2026), menolak keras masuknya kembali pasal power wheeling dalam RUU EBET dan RUU Ketenagalistrikan. Penolakan itu datang saat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) legislasi sektor energi masih bergulir di DPR. Bagi serikat pekerja, power wheeling adalah pintu masuk privatisasi terselubung yang mengancam kedaulatan energi nasional.
Rapat akbar itu bukan sekadar unjuk rasa kesejahteraan. Pekerja yang datang dari seluruh wilayah kerja PLN ini menyuarakan satu agenda utama: menjaga agar jaringan transmisi negara tidak diserahkan ke mekanisme pasar. Ketua Umum Serikat Pekerja PLN (SP PLN) M. Abrar Ali meminta pemerintah dan DPR mengawal ketat proses legislasi agar pasal yang sudah dikeluarkan dari DIM tidak diselundupkan kembali.
Power wheeling adalah skema yang membolehkan pihak swasta memakai jaringan transmisi milik PLN untuk menjual listrik langsung ke konsumen. Abrar menilai skema itu menggerus posisi PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.
"Khusus untuk power wheeling, ini akan kita kawal jangan sampai apa yang sudah dikeluarkan dari DIM diselundupkan kembali, karena itu sangat mengancam eksistensi PLN. PLN adalah Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, tidak ada yang lain," tegas Abrar.
Menurut serikat pekerja, swasta tetap boleh berperan di sektor kelistrikan, tetapi sebagai pendukung, bukan pengambil alih peran negara. "Swasta boleh ikut, tapi sebagai pendukung, bukan mengambil alih peran negara. Mana yang mengganggu eksistensi PLN, harus berani kita lawan!" lanjutnya.
Rapat akbar mendapat dukungan penuh dari direksi. Direktur Utama PLN Suroso Isnandar dan Direktur Legal dan Human Capital Nurlely Aman hadir memberi pengarahan di awal acara. Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo lantas melempar janji yang disambut riuh pekerja: pegawai yang berani bertugas di daerah terdepan, terpencil, dan terluar (3T) akan dipromosikan.
"Orang-orang terbaik yang berani mengambil risiko seperti ini akan saya promosikan!" kata Rizal.
Rizal menegaskan, tanpa pekerja di garda terdepan, tidak akan ada PLN Group. Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa manajemen memposisikan kesediaan bertugas di wilayah sulit sebagai jalur karier, bukan sekadar pengabdian.
SP PLN mengapresiasi sinergi dengan manajemen yang dinilai membuahkan hasil nyata. Dua di antaranya kenaikan grade masa transisi paling lambat April 2027 dan peningkatan santunan pemakaman pegawai. Kedua kesepakatan itu memperlihatkan bahwa dialog antara serikat dan direksi berjalan, meski isu power wheeling tetap menjadi garis merah.
Bagi pekerja, kesejahteraan dan kedaulatan energi dibingkai sebagai satu paket. Mereka menolak unbundling atau pemisahan unit usaha, dan menolak power wheeling, dalam satu tarikan napas yang sama.
Posisi PLN di sektor ketenagalistrikan nasional sangat bergantung pada hasil pembahasan RUU EBET dan RUU Ketenagalistrikan. Jika pasal power wheeling lolos, jaringan transmisi yang dibangun dengan dana negara berpotensi menjadi jalan bagi swasta menjual listrik langsung ke pelanggan. Serikat pekerja meminta DPR dan pemerintah konsisten dengan keputusan yang sudah dikeluarkan dari DIM.
Rapat akbar ditutup dengan yel-yel lantang: "SP PLN! Yes, kuat, bersatu! PLN! Jaya, terbaik! Unbundling? No! Power wheeling? Tolak! Indonesia? Berdaulat! Merdeka!"
Tekanan 1.600 pekerja dari Aceh sampai Papua menjadi penanda bahwa pembahasan regulasi energi tidak berhenti di ruang rapat komisi. Di luar sana, ada korps pekerja yang menganggap nasib jaringan listrik negara sebagai garis hidup mereka sendiri.