MAKASSAR — Tahap awal pembebasan lahan PSN di Sulawesi Selatan merampungkan 238,92 hektare dari delapan desa yang masuk cakupan proyek. Angka itu tercatat sebagai 13,48 persen dari total kebutuhan lahan 1.772,28 hektare. Porsi terbesar, yakni 1.533,36 hektare atau 86,52 persen, masih menunggu penyelesaian.
Pemprov Sulsel menyebut capaian tahap awal menjadi modal untuk menjaga ritme pembangunan infrastruktur strategis di wilayah tersebut. Proses pembebasan menyentuh langsung pemukiman dan lahan milik warga di delapan desa, sehingga pendekatan yang dipakai menyeimbangkan percepatan dan kepatuhan regulasi.
Sisa 1.533,36 hektare menjadi pekerjaan rumah terbesar pemerintah daerah. Jumlah itu hampir tujuh kali lipat dari lahan yang sudah tuntas dibebaskan. Pemprov Sulsel menyiapkan langkah lanjutan agar sisa lahan tidak menahan jadwal pembangunan.
Prioritas yang dipasang mencakup transparansi administrasi, ganti rugi yang adil, serta komunikasi aktif bersama masyarakat terdampak. Tiga hal itu disebut sebagai kunci agar sisa pembebasan berjalan tanpa hambatan berarti.
Delapan desa yang masuk cakupan menjadi titik paling sensitif karena bersentuhan dengan lahan warga. Pendekatan humanis dipilih pemerintah daerah tanpa mengabaikan aturan yang berlaku. Setiap bidang yang dibebaskan melewati tahapan administrasi dan kesepakatan dengan pemilik.
Pemprov Sulsel menegaskan komitmen menjamin keberlanjutan proyek vital ini lewat tata kelola yang tertib. Warga terdampak ditempatkan sebagai pihak yang dilibatkan, bukan sekadar objek penggusuran lahan.
Kecepatan pembebasan lahan menentukan kapan proyek strategis bisa berjalan penuh. Dengan 86,52 persen lahan belum tuntas, ritme pembangunan sangat bergantung pada penyelesaian sisa bidang. Pemerintah daerah memacu proses itu agar tidak terjadi penundaan.
Capaian 238,92 hektare di tahap awal memberi gambaran bahwa mesin pembebasan lahan sudah bergerak. Yang tersisa adalah menjaga momentum agar 1.533,36 hektare berikutnya tidak berlarut.