MAKASSAR — Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Makassar, Andi Tenri Uji Idris, menyampaikan sejumlah usulan prioritas dalam rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026. Fraksi PDIP menilai anggaran perubahan harus memberi dampak yang bisa dirasakan langsung warga, bukan sekadar program di atas kertas.
Ada tiga sektor yang paling disorot: ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar di kawasan permukiman. Usulan ini muncul saat penyampaian pemandangan umum fraksi atas penjelasan Wali Kota Makassar terkait pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD.
Di sektor ekonomi, Fraksi PDIP menilai dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah belum cukup jika hanya berbentuk program seremonial. Pelaku UMKM di Makassar butuh akses permodalan yang jelas dan kemampuan menghadapi ekonomi digital.
Andi Tenri Uji menyebut dua kebutuhan utama pelaku usaha kecil yang harus masuk dalam dokumen anggaran perubahan.
"Penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui bantuan modal dan pelatihan digital," ujar Andi Tenri Uji Idris.
Usulan ini menyasar pedagang kecil, perajin, dan pelaku usaha rumahan yang selama ini terkendala modal dan pemasaran daring. Tanpa intervensi anggaran, mereka berisiko tersingkir dari rantai pasok yang makin digital.
Fraksi PDIP juga menyoroti akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Keterbatasan ekonomi dinilai masih menjadi penghambat utama bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah untuk melanjutkan sekolah.
Selain pemerataan akses, fraksi ini mendorong penguatan pelatihan vokasi dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Dua hal itu dianggap saling terkait: kualitas lulusan bergantung pada kualitas pengajar dan kesiapan mereka mengajar.
"Pemerataan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, pelatihan vokasi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik," kata Andi Tenri Uji Idris.
Untuk infrastruktur, Fraksi PDIP meminta pembangunan tidak menumpuk di kawasan tertentu saja. Kawasan permukiman padat dan wilayah yang masih minim akses dinilai perlu menjadi perhatian dalam APBD Perubahan 2026.
Beberapa kebutuhan yang disoroti meliputi perbaikan jalan, pembangunan dan pembenahan drainase untuk mengurangi risiko banjir, sanitasi, serta akses air bersih. Drainase menjadi sorotan karena permukiman padat di Makassar kerap terdampak genangan saat hujan deras.
Fraksi PDIP turut mendorong Pemkot Makassar menyediakan ruang kreatif publik yang inklusif. Ruang itu diharapkan menjadi wadah pengembangan ekonomi kreatif sekaligus mendukung pelestarian budaya di Kota Makassar.
Dengan berbagai usulan tersebut, Fraksi PDIP meminta pembahasan APBD Perubahan 2026 tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Pembahasan anggaran selanjutnya akan menentukan sejauh mana usulan fraksi masuk ke dalam dokumen final yang disahkan DPRD bersama Pemkot Makassar.