SULAWESI SELATAN — Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa draf Rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) resmi dibuka untuk publik mulai besok, Sabtu (29/8/2026), pukul 16.00 WIB. Keputusan ini diambil setelah rapat pimpinan MPR bersama Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan di kediaman Muzani, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).
"Pada rapat sore hari ini, pimpinan MPR beserta Badan Pengajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan yang menyusun draf rancangan PPHN telah menyepakati bahwa mulai besok jam 16.00 sore, rancangan tentang Pokok-pokok Haluan Negara sudah bisa diakses oleh masyarakat melalui laman yang telah disiapkan oleh pimpinan ataupun Sekretariat Jenderal MPR," kata Muzani.
Muzani menjelaskan, pembukaan akses ini bukan sekadar formalitas. Pihaknya justru berharap rancangan yang sudah disusun itu menjadi bahan diskusi publik yang produktif. Masukan dari berbagai elemen masyarakat dinilai krusial untuk mematangkan konsep sebelum ditetapkan.
"Yang kedua, harapannya dengan dibukanya akses publik terhadap produk PPHN tersebut, kita dapat masukan, pandangan, dan pikiran-pikiran yang jernih tentang pokok-pokok haluan negara yang secara konsep sudah dapat kita selesaikan," ujarnya di hadapan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Akbar Supratman, dan Rusdi Kirana yang turut hadir.
MPR menargetkan partisipasi dari kalangan perguruan tinggi, lembaga kajian, hingga perorangan yang concern terhadap isu ketatanegaraan. "Kami berharap semua masyarakat yang memiliki minat terhadap persoalan ketatanegaraan, perguruan tinggi, lembaga, perorangan, dan organisasi-organisasi yang memiliki minat tersebut akan memberikan masukan yang berharga bagi kami," imbuh Muzani.
Dalam kesempatan itu, Muzani menegaskan posisi strategis PPHN dalam tata kelola pemerintahan ke depan. Dokumen ini dirancang bukan untuk kepentingan kekuasaan jangka pendek, melainkan sebagai haluan yang melampaui batas masa jabatan presiden.
"PPHN adalah sebuah konsep yang melintasi batas kepresidenan. Ini adalah landasan filosofi kami bernegara yang kami yakini akan menjadi panduan dalam berbagai macam pembangunan-pembangunan yang akan diselenggarakan oleh setiap periodisasi presiden," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.
Setelah masa reses dan penjaringan masukan publik ini, MPR akan mengolah seluruh aspirasi yang masuk melalui Sekretariat Jenderal. Proses ini menjadi tahap krusial sebelum rancangan dibawa ke meja sidang paripurna untuk dibahas lebih lanjut.
Keputusan untuk membuka draf ini kepada publik dinilai sebagai langkah transparan yang jarang terjadi dalam proses penyusunan dokumen kenegaraan di masa lalu. Dengan tenggat waktu yang belum ditentukan untuk pengesahan, ruang diskusi yang terbuka ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan PPHN yang matang dan diterima luas.
Publik yang ingin mengakses draf dan memberikan masukan dapat memantau laman resmi MPR RI mulai besok sore.