SULAWESI SELATAN — Wacana perubahan metode pengelompokan kesejahteraan keluarga mengemuka di tengah gelombang protes warganet yang mengaku pendapatannya pas-pasan namun masuk kategori desil 9 atau 10. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi penentu akhir apakah skema sepuluh tingkat ini akan dirombak total atau disempurnakan.
"Itu kan (desil) di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi. Kami tunggu saja sensus ekonominya," ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/8).
Airlangga menegaskan secara matematis tidak ada ruang untuk menambah jumlah desil dari sepuluh menjadi dua belas. Ia menganalogikan skema desil dengan persentase 0% hingga 100%, di mana penambahan angka akan merusak logika distribusi.
"Desil itu selalu sampai 10, sama seperti 0% - 100%. Kan tidak mungkin 0% - 120%. Kalau Desil 12 itu 120% nanti," kata dia.
Penentuan tingkat kesejahteraan ini dilakukan BPS melalui pengolahan data sosial ekonomi nasional. Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang menjadi basis evaluasi telah berjalan sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.
Berdasarkan laman resmi cekbansos.kemensos.go.id, desil merupakan kelompok kesejahteraan yang diukur dari tiga variabel utama: keterangan individu yang mencakup pekerjaan dan pendidikan, keterangan perumahan seperti kondisi rumah dan daya listrik, serta kepemilikan aset.
Distribusi sepuluh desil membagi seluruh keluarga Indonesia menjadi sepuluh kelompok sama besar, masing-masing berisi 10%. Desil 1 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10% terendah, sementara desil 10 adalah kelompok 10% tertinggi. Semakin tinggi angka desil, semakin besar tingkat kesejahteraan yang dinilai.
Hasil evaluasi desil ini memiliki konsekuensi nyata terhadap kebijakan pemerintah. Selain menjadi penentu penerima bantuan sosial, skema ini juga direncanakan menjadi instrumen pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Artinya, pergeseran klasifikasi akibat sensus baru bisa mengubah siapa saja yang berhak menerima subsidi dan siapa yang harus membayar BBM dengan harga nonsubsidi. Bagi masyarakat yang masuk kategori salah sasaran, perubahan ini berpotensi mengerek pengeluaran bulanan secara signifikan.
Keputusan final pemerintah atas hasil sensus akan menentukan arah kebijakan sosial-ekonomi dalam beberapa tahun ke depan. Sampai data SE2026 diolah dan diumumkan, skema desil yang berlaku saat ini masih menjadi acuan resmi seluruh program bantuan.