GOWA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa resmi menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam pengelolaan penerimaan daerah. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Jasa Layanan Perbankan berupa BRIAPI digelar di Ruang Rapat Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Gowa, Senin (3/8).
Kerja sama ini dirangkaikan dengan High Level Meeting Pendapatan Daerah yang membahas strategi pencapaian target fiskal tahun depan.
Kepala Bapenda Kabupaten Gowa, Indra Wahyudi Yusuf, memaparkan tren positif penerimaan pajak daerah dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, realisasi mencapai 100,41 persen dari target, disusul 100,26 persen pada 2024, dan meningkat signifikan menjadi 104,69 persen pada 2025.
Untuk 2026, target PAD dari sektor pajak daerah ditetapkan sekitar Rp 307 miliar. "Kita harus pastikan bahwa seluruh perangkat, mekanisme layanan, dan kemitraan strategis benar-benar berjalan optimal agar target tersebut bukan hanya realistis, tetapi juga mampu dicapai bahkan dilampaui," ungkap Indra.
Melalui layanan BRIAPI, Pemkab Gowa berharap proses transaksi masyarakat menjadi lebih mudah. Sistem ini memungkinkan integrasi pembayaran daerah secara modern, mempercepat settlement, serta memperjelas mekanisme rekonsiliasi antara pemerintah dan bank.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, menekankan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremonial. "Dengan layanan BRIAPI, kita memiliki peluang untuk memperkuat integrasi sistem pembayaran, mempercepat proses transaksi, mempermudah rekonsiliasi, dan meningkatkan akurasi pengelolaan penerimaan daerah," jelasnya.
Regional Wholesale Banking Head RO Makassar, Putri Anggi Aditya Pratiwi, menyatakan pihaknya siap menjadi sistem pendukung (support system) bagi Pemkab Gowa. "Kami berharap dengan adanya kerja sama ini bisa meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran yang mungkin sebelumnya agak susah," katanya.
Ia menambahkan, kehadiran BRI diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam mempermudah masyarakat Gowa melakukan transaksi layanan daerah.
Andy Azis menegaskan bahwa penguatan pendapatan daerah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan seluruh perangkat terkait diperlukan agar setiap potensi pendapatan dapat dikelola secara optimal.
"Kerja sama ini bukan hanya mempermudah layanan, tetapi juga membangun fondasi tata kelola penerimaan daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel," tandas Indra Wahyudi Yusuf.
Forum High Level Meeting ini menjadi ruang untuk menyamakan langkah dan memastikan komitmen bersama diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan berhenti pada penandatanganan semata.