BONE — Wakil Bupati Bone turut hadir dalam sosialisasi program Kredit Kemitraan Korporasi (KKK) yang digelar Bank Sulselbar di Watampone, pekan lalu. Kehadiran orang nomor dua di lingkup Pemkab Bone ini menandakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap percepatan digitalisasi keuangan di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
Program KKK Bank Sulselbar dirancang khusus untuk menjembatani pelaku UMKM agar bisa mengakses permodalan dengan skema kemitraan korporasi. Berbeda dengan kredit konvensional, skema ini melibatkan perusahaan inti sebagai mitra rantai pasok.
Dengan begitu, risiko kredit lebih terukur dan pelaku UMKM tidak perlu terbebani agunan berat. Digitalisasi menjadi fondasi utama agar proses pengajuan, pencairan, hingga monitoring bisa berjalan transparan dan cepat.
Pemkab Bone melihat adopsi sistem keuangan digital sebagai kunci agar UMKM lokal tidak tertinggal di tengah geliat ekonomi nasional. Banyak pelaku usaha masih mengandalkan pencatatan manual dan transaksi tunai yang rentan kesalahan.
Melalui sosialisasi ini, para pelaku UMKM diperkenalkan dengan aplikasi perbankan digital yang bisa memantau arus kas secara real-time. Wabup menekankan bahwa literasi digital harus berjalan beriringan dengan akses permodalan.
Pelaku UMKM yang hadir dalam sosialisasi mendapatkan simulasi langsung proses pengajuan KKK via platform digital. Beberapa di antaranya mengaku selama ini kesulitan mengakses kredit karena syarat administrasi yang rumit.
Dengan skema KKK, mereka cukup bermitra dengan perusahaan inti yang sudah terverifikasi Bank Sulselbar. Proses verifikasi pun bisa dilakukan dari gawai masing-masing tanpa harus bolak-balik ke kantor bank.
Bank Sulselbar berencana memperluas jangkauan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan di Bone dalam beberapa bulan ke depan. Targetnya, minimal 200 pelaku UMKM di Bone bisa mengakses KKK hingga akhir tahun.
Pemkab Bone juga akan menyiapkan pendampingan teknis agar para pelaku usaha tidak hanya mendapat modal, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara digital. Jika berhasil, skema ini bisa menjadi model bagi daerah lain di Sulsel.