WARTAMAKASSAR — Pernyataan Presiden Jokowi mengenai pemotongan gaji sebesar tiga persen untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah dihitung oleh pemerintah. Beliau menyatakan bahwa masyarakat akan menyesuaikan diri dengan kebijakan baru setelah regulasi tersebut diterapkan. Jokowi menyampaikan hal ini dalam keterangan pers setelah inagurasi pengurus Gerakan Pemuda Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Mei 2024.
Pernyataan tersebut sekarang menjadi sorotan karena banyak yang mengkritik kebijakan tersebut. Beberapa pihak menyoroti bahwa sejumlah kasus korupsi dengan nilai triliunan merupakan simpanan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Salah satu yang mengkritik adalah akademisi Universitas Indonesia, Geger Riyanto. Melalui akun Twitter-nya, @gegerriy, dia menyoroti kebijakan tersebut dengan menyebut investasi yang tidak jelas dan saham yang dipertaruhkan. Dia juga membagikan laman pencarian daftar kasus dana pensiun.
“Yang paling mengkhawatirkan dari Tapera adalah bagaimana pemerintah dan BUMN mengelola dana simpanan yang dikumpulkan dari masyarakat. Investasi yang tidak jelas. Saham yang dipertaruhkan,” tulis Geger Riyanto, dikutip pada Rabu (29/5/2024).
Tweet tersebut menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Lebih dari 111 ribu pengguna Twitter telah melihatnya. Mayoritas dari mereka turut mengkritik kebijakan Jokowi yang dianggap semakin mempersulit rakyat.
“Pasti akhirnya akan terjadi korupsi atau kesalahan manajemen. Ini hanya untuk mencari uang dengan cepat karena APBN terbatas dan tidak mencukupi untuk proyek-proyek mereka yang tidak masuk akal,” balas seorang warganet di kolom komentar.
“Sama seperti yang disampaikan pendukung rezim. Daripada uangnya digunakan untuk deposito, lebih baik disimpan dengan membayar iuran Tapera untuk membeli rumah. Padahal, uang iuran kita juga digunakan untuk judi oleh pengelola Tapera dengan skema investasi yang mirip Ponzi. Jadi, begitu saja uang kita habis begitu,” tulis warganet lainnya.
