Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi meminta Pemkab Toraja Utara menginventarisasi alat antropometri rusak di 28 puskesmas guna mendukung akurasi data penanganan stunting. Permintaan itu disampaikan saat meninjau UPT Puskesmas Bua Tallulolo, yang mencatat 127 balita stunting dari pengukuran Agustus 2026. Hasil inventarisasi akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme berlaku.
MAKASSAR — Fatmawati menegaskan akurasi pengukuran menjadi penentu ketepatan intervensi pemerintah, bukan sekadar kelengkapan administrasi. Data yang ia terima menyebut tren stunting Sulsel menurun hingga Agustus, tetapi belum cukup untuk keluar dari bayang-bayang rata-rata nasional.
"Masa depan bangsa ada di tangan anak-anak kita. Sulawesi Selatan masih harus bekerja keras karena kita perlu menekan angka stunting agar berada di bawah rata-rata nasional," ujar Fatmawati dalam keterangannya di Makassar, Minggu.
Ia menyambung, "Namun, melihat penurunan tren data hingga Agustus ini, artinya anak-anak kita sudah selangkah lagi keluar dari zona stunting."
Alat Ukur Rusak di 28 Puskesmas Jadi Sorotan
Inventarisasi alat antropometri rusak di 28 puskesmas menjadi permintaan konkret Fatmawati kepada Pemkab Toraja Utara. Data itu harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel agar ditindaklanjuti lewat mekanisme yang berlaku.
Menurut Fatmawati, alat ukur yang tidak akurat berisiko membuat status gizi anak salah terbaca. Dampaknya, bantuan gizi bisa salah sasaran dan anak yang benar-benar butuh penanganan justru terlewat.
"Betapa pentingnya akurasi data. Jangan hanya fokus dengan penanganan kuratif untuk anak-anak stunting, tetapi alangkah baiknya kita berfokus kepada promotif preventif," katanya.
127 Balita di Puskesmas Bua Tallulolo Tercatat Stunting
Di UPT Puskesmas Bua Tallulolo, 127 balita tercatat mengalami stunting berdasarkan pengukuran Agustus 2026. Angka itu menjadi potret nyata beban yang masih harus ditanggung layanan kesehatan dasar di Toraja Utara.
Fatmawati mendorong keluarga membawa anak secara rutin ke puskesmas maupun posyandu. Pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, dan edukasi kesehatan keluarga dinilai sama pentingnya dengan pemberian makanan tambahan.
"Anak adalah masa depan keluarga dan masa depan bangsa. Jadi tolong menjadi perhatian kita bersama," ujarnya.
Bantuan Gizi Harus Dikonsumsi Sesuai Kebutuhan Anak
Fatmawati mengingatkan bantuan pemenuhan gizi tidak cukup hanya disalurkan, tetapi harus dipastikan dikonsumsi anak sesuai kebutuhan. Nilai bantuan, kata dia, bukan ukuran utama keberhasilan program.
"Jangan dilihat nilainya, tetapi pastikan ini adalah bentuk kepedulian kita dan kita berharap ini bisa memberikan tambahan gizi kepada anak-anak kita," katanya.
Ia menilai percepatan penurunan stunting tidak bisa dibebankan hanya kepada tenaga kesehatan. Pemerintah, kader posyandu, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain diminta terlibat aktif.
Layanan posyandu dan puskesmas juga didorong dimanfaatkan sebagai ruang edukasi kesehatan keluarga, bukan sekadar tempat menimbang berat badan anak. Dengan begitu, deteksi dini masalah gizi bisa dilakukan sebelum berlanjut ke kondisi stunting.
