MAKASSAR — Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Imanul Hakim mendorong pelaku usaha muda memahami kewajiban perpajakan secara menyeluruh, bukan sekadar urusan administratif. Sosialisasi yang menyasar pengusaha Kota Makassar itu berlangsung di AAS Building, Senin (16/11/2026), dan dirangkai dengan pemaparan materi dari tim penyuluhan kantor pajak.
Dalam sambutannya, Imanul menyebut kepatuhan pajak sebagai fondasi yang memperlancar aktivitas bisnis sekaligus kontribusi nyata bagi pembangunan negara. Ia berharap forum itu menambah wawasan peserta, baik yang sudah tergabung di HIPMI maupun calon pengusaha yang hadir.
"Kami berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman perpajakan bagi pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI, maupun calon pengusaha yang hadir pada acara ini," ujar Imanul.
Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Sulselbartra Ali Zainal Abidin menjelaskan, kebijakan terbaru membuka peluang pengurangan hingga penghapusan sanksi administrasi perpajakan mencapai 100 persen. Penghapusan itu berlaku untuk sejumlah kondisi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, bukan untuk semua kasus tanpa syarat.
"Jadi sekarang sanksi administrasi perpajakan dapat dihapus 100 persen untuk beberapa hal tertentu sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Ali di hadapan peserta sosialisasi.
Menurut Ali, relaksasi ini dirancang meringankan beban wajib pajak sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan perpajakan yang masih tertunda. Sosialisasi di Makassar menjadi salah satu jalur untuk memastikan pengusaha muda memahami prosedurnya, bukan sekadar tahu ada keringanan.
Ali mengimbau pengusaha muda yang memiliki tunggakan pajak, proses pemeriksaan belum rampung, maupun Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) agar segera berkonsultasi ke kantor pajak terdekat. Langkah itu dinilai krusial untuk memastikan kelayakan persyaratan relaksasi serta memahami prosedur dan tenggat waktu pengajuannya.
Dari sisi pengusaha, Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel Irma Trisnawati Anwar menilai sosialisasi ini relevan dan dibutuhkan kalangan usaha muda. Ia hadir mewakili Ketua Umum Andi Amar Ma'ruf Sulaiman dan menyebut kolaborasi dengan otoritas pajak sebagai langkah strategis agar kebijakan relaksasi benar-benar dimanfaatkan.
Sinergi Kanwil DJP Sulselbartra dan HIPMI Sulsel diharapkan menaikkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan pengusaha muda. Kepatuhan yang tumbuh, menurut kedua pihak, menopang iklim usaha yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Bagi peserta yang belum sempat bertanya dalam forum, kanal konsultasi ke kantor pajak tetap terbuka. Pengusaha muda diminta membawa data perpajakan yang lengkap agar petugas dapat menilai apakah kasusnya masuk kriteria penghapusan sanksi hingga 100 persen atau hanya pengurangan sebagian.