DPP Golkar Terbitkan Diskresi untuk Kandidat Ketua DPD II di 5 Kabupaten Sulsel, Tetap Wajib Lewati Musda

Penulis: Nurul Huda  •  Senin, 16 November 2026 | 12:03:01 WIB
Koordinator Bidang Komunikasi dan Media DPD Golkar Sulsel M. Arfandy Idris menyebut diskresi DPP sebagai ruang pencalonan, bukan jalan pintas menuju jabatan ketua.

MAKASSAR — Koordinator Bidang Komunikasi dan Media DPD Partai Golkar Sulsel, M. Arfandy Idris, menyebut surat diskresi sebagai bentuk restu sekaligus sinyal dukungan resmi DPP bagi kandidat yang akan bertarung di Musyawarah Daerah tingkat kabupaten. Kewenangan itu dipakai untuk mengakomodasi kandidat yang belum memenuhi salah satu persyaratan pencalonan.

Arfandy menegaskan surat tersebut bukan jalan pintas menuju jabatan ketua. Kandidat pemegang diskresi tetap harus melewati seluruh proses dan tahapan Musda, termasuk membangun dukungan politik di internal partai.

Lima Daerah Dapat Diskresi, Satu Belum Disebut

Lima diskresi ditujukan untuk kandidat di Kabupaten Soppeng, Jeneponto, Luwu Utara, Kepulauan Selayar, serta satu daerah lain yang belum disebutkan namanya. DPP belum merinci identitas kandidat penerima surat tersebut.

Menurut Arfandy, kandidat yang mengantongi diskresi tetap harus mengumpulkan dukungan, terutama dari para pimpinan kecamatan yang memegang suara dalam Musda. Restu DPP tidak menjamin kemenangan.

Mengapa Diskresi Diterbitkan

DPP menerbitkan diskresi untuk memberi ruang bagi kandidat yang belum memenuhi salah satu syarat administratif atau ketentuan pencalonan ketua Golkar di tingkat kabupaten. Lewat kewenangan Ketua Umum, kandidat mendapat kesempatan mengikuti kontestasi meski persyaratan tertentu belum lengkap.

Arfandy menekankan diskresi hanya berlaku sebagai pintu masuk pencalonan. Setelah itu, mekanisme partai berjalan penuh.

"Diskresi hanya ruang bagi orang untuk menjadi calon. Tetap harus mengikuti seluruh proses dan tahapan Musda. Tidak serta-merta otomatis menjadi ketua," tegas Arfandy.

Jejak Diskresi di Musda Golkar Sulsel

Arfandy merujuk pelaksanaan Musda Golkar Sulsel beberapa periode lalu. Dua kandidat, Supriansa dan Taufan Pawe, sama-sama memperoleh diskresi untuk maju sebagai calon ketua DPD I Partai Golkar Sulsel.

Keduanya tetap mengikuti proses pemilihan hingga akhirnya Taufan Pawe terpilih sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel. Kasus itu, kata Arfandy, menunjukkan diskresi tidak menentukan hasil akhir kontestasi.

"Contohnya, beberapa Musda yang lalu ada dua calon yang mendapat diskresi, yaitu Supriansa dan Taufan Pawe. Keduanya maju sebagai calon ketua Golkar Sulsel, dan yang terpilih adalah Taufan Pawe," ungkapnya.

Konsolidasi Jadi Penentu

Penerbitan lima diskresi untuk Musda kabupaten diminta dipahami sebagai kesempatan berkompetisi, bukan jaminan memperoleh jabatan ketua. Setiap kandidat tetap harus bekerja membangun konsolidasi dan meraih dukungan struktur partai di wilayah masing-masing.

Dukungan pemilik suara dan proses pemilihan di tingkat daerah menjadi faktor penentu hasil Musda. DPD Partai Golkar Sulsel belum mengumumkan jadwal pelaksanaan Musda di lima kabupaten tersebut.

Reporter: Nurul Huda
Sumber: abatanews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top