MAKASSAR — Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi alias Cicu memimpin pengesahan Ranperda Perubahan APBD 2026 setelah meminta persetujuan peserta rapat paripurna. Pendapatan daerah dalam postur perubahan justru turun 1,60 persen atau sekitar Rp170,47 miliar, dari target awal Rp10,65 triliun menjadi Rp10,48 triliun.
Penurunan itu dipicu rasionalisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,57 persen atau Rp235,41 miliar. Di sisi lain, pendapatan transfer naik 1,21 persen atau Rp48,37 miliar, sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah melonjak 34,83 persen atau Rp16,57 miliar.
Wakil Koordinator Banggar DPRD Sulsel, Fadriaty, mengungkap masih ada instansi yang belum mengalokasikan kewajiban gaji dan TPP ASN hingga akhir 2026. OPD yang dimaksud antara lain Satpol PP, Inspektorat, Dinas Sosial, Biro Umum, dan Badan Penghubung Pemprov Sulsel.
Setelah pembahasan alot di Banggar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah akhirnya memasukkan belanja pegawai tersebut ke dalam APBD Perubahan.
"Setelah di-singkronisasi oleh TAPD, akhirnya belanja pegawai dalam hal ini gaji dan TPP ASN untuk di bulan 12 sudah dialokasikan," tutur Fadriaty yang juga legislator Fraksi Demokrat.
Belanja operasional dalam APBD Perubahan 2026 yang mencakup belanja pegawai berjumlah Rp6,24 triliun, berkurang sekitar Rp50,64 miliar dari sebelumnya Rp6,29 triliun.
Banggar DPRD Sulsel mendesak Pemprov melunasi utang pembebasan lahan Stadion Sudiang senilai Rp18 miliar lebih dalam APBD Perubahan 2026. Dewan meminta pelunasan dilakukan dengan hati-hati.
"Namun tetap memegang prinsip kehati-hatian (akuntabilitas hukum) terkait alokasi ganti rugi lahan Rp18 miliar dengan transparansi berkas inkrah-kajian APH, guna memastikan proyek fisik strategis nasional (APBN) tidak terhambat," ujar Fadriaty.
DPRD juga meminta Gubernur Andi Sudirman Sulaiman melalui jajarannya segera turun membantu petani yang terdampak kekeringan.
Sejumlah rekomendasi dan usulan komisi DPRD dibacakan dalam laporan Banggar kepada Gubernur Sulsel. Selain persoalan gaji dan TPP ASN, dewan menyoroti percepatan penanganan dampak kekeringan di daerah produsen pangan.
Pengesahan Ranperda Perubahan APBD 2026 menandai berakhirnya rangkaian pembahasan anggaran perubahan tahun berjalan. Pelaksanaan belanja, termasuk gaji dan TPP ASN bulan Desember, bergantung pada tindak lanjut TAPD dan OPD di lingkungan Pemprov Sulsel.