Menteri PU Dody Hanggodo Dorong Percepatan Pemulihan Infrastruktur di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera-NTT

Penulis: Ardiansyah Putra  •  Minggu, 23 Agustus 2026 | 13:10:10 WIB
Menteri PU Dody Hanggodo Dorong Percepatan Pemulihan Infrastruktur di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera-NTT

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong percepatan pemulihan infrastruktur di sejumlah wilayah yang terdampak bencana, mulai dari Sumatera hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Jajaran Kementerian PU diminta bergerak sejak fase awal bencana agar akses jalan, air bersih, hingga fasilitas dasar masyarakat dapat segera kembali berfungsi.

Langkah tersebut tampak dalam penanganan gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, NTT, pada pertengahan Agustus 2026.

Saat meninjau langsung ke Nagekeo, Dody meminta pemerintah daerah segera melaporkan titik-titik kerusakan tanpa perlu menunggu seluruh proses pendataan selesai.

Ia menjelaskan, informasi awal itu penting agar tim teknis dan alat berat bisa lebih cepat bergerak menuju lokasi terdampak.

“Kami hadir pada setiap bencana, karena arahan Pak Presiden sudah jelas bahwa kita tidak boleh berduka berlama-lama, secepatnya kita harus bangkit. Jadi saya mohon diberikan data lengkapnya, titik-titiknya. Sehingga kami bisa menurunkan tim segera, bisa berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas, bisa langsung mengecek satu per satu dan langsung bekerja,” kata Dody.

Dorongan untuk bergerak cepat itu langsung diikuti dengan penanganan di lapangan.

Hingga 16 Agustus, sembilan ruas jalan nasional yang terdampak gempa telah kembali berfungsi.

Delapan di antaranya berada di jalur Trans Flores dari Labuan Bajo menuju Ende dan Maumere, sedangkan satu ruas lainnya yakni Ruteng-Reo-Kedindi.

Sebanyak 40 titik longsor dan empat titik patahan badan jalan turut ditangani.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT mengerahkan tujuh unit ekskavator dan empat unit loader ke sejumlah lokasi terdampak.

Meski akses utama sudah dapat dibuka, sejumlah titik masih menyisakan pekerjaan bagi Dody dan jajarannya.

Salah satunya ruas Krica-Lidi sepanjang 4,1 kilometer di Desa Pulue yang memiliki sedikitnya 10 titik longsor.

Dua unit ekskavator dan satu kendaraan pikap dikerahkan ke lokasi tersebut.

Hingga 19 Agustus, tim gabungan berhasil menembus salah satu titik longsor, sementara proses pembersihan masih terus berlangsung.

Dorong Layanan Dasar Segera Pulih

Penanganan yang didorong Dody tidak berhenti pada urusan konektivitas jalan.

Pemulihan layanan dasar, terutama air bersih, turut menjadi prioritas.

Di Kabupaten Ende, jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba mengalami kerusakan akibat gempa.

Perbaikan mulai dilakukan pada 16 Agustus dan rampung pada malam berikutnya.

Air pun kembali mengalir sampai ke sambungan rumah warga.

Di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, sekitar 7.000 warga di delapan desa membutuhkan bantuan air bersih.

Empat unit tandon berkapasitas masing-masing 1.200 liter pun dikirim ke lokasi.

Penanganan tidak hanya difokuskan pada kebutuhan darurat semata.

Pemerintah juga menyiapkan survei geolistrik untuk mencari sumber air tanah baru agar pasokan air dapat diperkuat dalam jangka lebih panjang.

Dody juga mendorong percepatan pemeriksaan fasilitas publik.

Personel yang diterjunkan untuk memeriksa bangunan terdampak ditambah dari semula tiga menjadi 14 orang.

Rumah Sakit Komodo, kantor pemerintahan, rumah ibadah, hingga fasilitas umum lainnya menjadi bagian dari bangunan yang diperiksa.

Kerusakan jaringan irigasi turut menjadi perhatian.

Di Daerah Irigasi Mbay Kiri Lanjutan, saluran tersier mengalami kerusakan sepanjang 250 meter dan patah di tiga titik.

Akibatnya, sekitar 175 hektare lahan terdampak.

Rangkaian penanganan tersebut memperlihatkan pola yang didorong Dody, yaitu membuka akses lebih dahulu agar mobilitas kembali berjalan, sementara pemulihan air, fasilitas publik, dan infrastruktur pendukung dikerjakan secara paralel.

Jejak Pemulihan di Sumatera

Pola penanganan yang sama sebelumnya juga dijalankan ketika bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025.

Berdasarkan data Kementerian PU per 20 Agustus 2026, seluruh 107 ruas jalan nasional yang terdampak di tiga provinsi tersebut telah kembali fungsional.

Sebanyak 43 jembatan nasional yang terdampak juga tercatat sudah kembali berfungsi seluruhnya.

Pada jalan daerah, sebanyak 2.291 dari 2.421 ruas terdampak telah kembali fungsional, atau setara 94,63 persen.

Dari 1.184 jembatan daerah yang terdampak, data rinci Kementerian PU mencatat 827 di antaranya telah kembali berfungsi.

Pemulihan layanan air bersih juga menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Sebanyak 178 SPAM yang masuk dalam data penanganan seluruhnya tercatat telah kembali fungsional, terdiri atas 71 SPAM di Aceh, 45 di Sumatera Utara, dan 62 di Sumatera Barat.

Sementara untuk hunian, sebanyak 1.794 dari 1.914 unit di 18 lokasi telah selesai dikerjakan.

Sebanyak 120 unit lainnya masih dalam proses penanganan di Sumatera Utara.

Penanganan terhadap 702 fasilitas umum juga tercatat telah rampung.

Capaian itu menjadi bagian dari kerja Kementerian PU di bawah kepemimpinan Dody, yang tidak hanya berfokus membuka kembali akses, tetapi juga mengembalikan layanan dasar bagi masyarakat pascabencana.

Meski begitu, pekerjaan belum sepenuhnya tuntas.

Dari 31 daerah irigasi kewenangan pusat yang terdampak, baru 13 yang selesai ditangani.

Pada daerah irigasi kewenangan daerah, dua dari 65 lokasi tercatat sudah selesai.

Untuk bendung nasional, empat dari 14 lokasi terdampak telah selesai ditangani.

Sementara itu, tiga dari 52 bendung daerah telah rampung dikerjakan.

Kondisi tersebut membuat pekerjaan Dody terus berlanjut setelah fase tanggap darurat berakhir.

Jika pada hari-hari pertama fokusnya membuka akses jalan dan mengembalikan layanan dasar, tahap berikutnya adalah memastikan rehabilitasi infrastruktur tetap berjalan.

Arah penanganan itu kini mulai bergerak menuju upaya mitigasi guna mengurangi risiko kerusakan apabila bencana kembali terjadi.

Di kawasan Gunung Marapi, Sumatera Barat, pembangunan delapan sabo dam tahap pertama telah dimulai sejak Maret 2026.

Lima di antaranya berada di Kabupaten Tanah Datar dan tiga lainnya di Kabupaten Agam.

Delapan sabo dam tersebut dirancang memiliki kapasitas tampung sedimen sekitar 440.000 meter kubik.

Pemerintah merencanakan pembangunan total 56 sabo dam secara bertahap di 24 sungai sepanjang 2026-2029.

Infrastruktur tersebut disiapkan untuk menahan material dan mengurangi dampak apabila aktivitas Gunung Marapi kembali memicu aliran material ke wilayah di bawahnya.

Dari Sumatera hingga NTT, Dody menghadapi pola tantangan yang hampir serupa, yakni bergerak cepat saat bencana terjadi, mengembalikan konektivitas dan layanan dasar, lalu menjaga agar pemulihan tetap berlanjut setelah keadaan darurat berakhir.

Bagi Dody, kecepatan pada hari-hari pertama menjadi hal penting karena akses yang terputus turut menghambat distribusi bantuan dan pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, pekerjaan tidak berhenti setelah jalan kembali dapat dilalui.

Pemulihan air bersih, hunian, irigasi, bendung, hingga pembangunan infrastruktur mitigasi menjadi pekerjaan lanjutan untuk memastikan wilayah terdampak tidak hanya kembali berfungsi, tetapi juga lebih siap menghadapi ancaman berikutnya.

Reporter: Ardiansyah Putra
Back to top