Disnakertrans Sulsel Awasi Ketat 12.000 Perusahaan demi UMP 2027 Rp4,2 Juta, Sanksi Menanti Pelanggar

Penulis: Kaharuddin Yusuf  •  Minggu, 22 November 2026 | 06:33:01 WIB
Kepala Disnakertrans Sulsel Jayadi Nas menyatakan pihaknya mengawasi penerapan UMP 2027 di sekitar 12.000 perusahaan.

MAKASSAR — Kepala Disnakertrans Sulsel Jayadi Nas menyatakan pihaknya mendapat penugasan langsung dari Gubernur untuk memastikan penerapan UMP 2027 berjalan sesuai ketentuan. Monitoring dilakukan agar tidak ada perusahaan yang membayar pekerja di bawah ambang batas.

"Kami diberikan tugas oleh Bapak Gubernur untuk melakukan monitoring dan pengawasan apakah penerapan UMP ini jalan atau tidak. Hal ini untuk memastikan perusahaan membayar upah sesuai ketentuan," ujar Jayadi kepada wartawan di Makassar, Sabtu.

Pengawasan melibatkan Dewan Pengupahan serta Lembaga Kerja Sama Tripartit. Tim ini diterjunkan memantau langsung penerapan kebijakan di tingkat perusahaan.

Kenaikan Rp312.824 per Bulan, Tertinggi dalam Tiga Tahun Terakhir

UMP Sulsel 2027 ditetapkan Rp4.233.913,25 per bulan. Angka itu naik 7,98 persen atau Rp312.824,46 dibanding UMP 2026 yang sebesar Rp3,9 juta.

Penetapan memakai faktor alfa 0,7, diambil di tengah rentang usulan pekerja dan pengusaha. Usulan buruh sebelumnya berada di kisaran 0,8 hingga 1, sedangkan pengusaha hanya 0,5 sampai 0,6.

"Usulan tengah ini diambil Bapak Gubernur, harapannya semua bisa saling memahami," tutur Jayadi, mantan Penjabat Sementara Bupati Luwu Timur.

Buruh Minta 9,79 Persen, Pengusaha Pilih Tegak Lurus Aturan

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel Basri Abbas menyebut usulan kenaikan sebenarnya mencapai 9,79 persen. Angka itu mengacu pada perhitungan alfa 1 yang diajukan KSPI bersama sejumlah serikat pekerja lain melalui Dewan Pengupahan.

"Ini merupakan fakta pahit yang tentu kita harus terima dan meski tidak sesuai harapan perjuangan kita," katanya.

Dari sisi pengusaha, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulsel Andi Darwis menyatakan siap menjalankan ketentuan yang disahkan Pemprov Sulsel.

"Kami pengusaha akan tegak lurus terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah. Apa yang diputuskan, itu yang pengusaha ikuti," ujarnya.

Andi menempatkan pengusaha sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja. Namun keberlangsungan usaha juga perlu perhatian agar tetap menyerap tenaga kerja.

Daya Beli versus Iklim Investasi Jadi Pertimbangan Pemprov

Sekda Pemprov Sulsel Andi Winarno Eka Putra menyebut penetapan upah minimum sebagai instrumen penting kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan harus menjaga daya beli pekerja tanpa mengabaikan produktivitas dan kesempatan kerja.

Pertimbangan lain yang masuk dalam penetapan mencakup keberlangsungan usaha serta iklim investasi di daerah. Pemprov menempatkan empat faktor itu sebagai satu paket yang tidak bisa dipisahkan.

Bagi pekerja di sektor formal, kepatuhan perusahaan menjadi penentu apakah kenaikan Rp312.824 per bulan benar-benar masuk ke slip gaji. Disnakertrans Sulsel meminta laporan dari pekerja yang menemukan pembayaran di bawah ketentuan.

Reporter: Kaharuddin Yusuf
Sumber: makassar.antaranews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top