TANA TORAJA — Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menyiapkan sejumlah program intervensi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Langkah ini diambil menyusul kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 3,58 persen pada minggu ketiga September 2026. Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Luwu Utara, Muhammad Kasrum, memaparkan kondisi tersebut dalam forum High Level Meeting dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Zona V 2026.
Luwu Utara tercatat sebagai wilayah non-IHK di Sulawesi Selatan. Kenaikan IPH di daerah itu didorong oleh lonjakan harga sejumlah komoditas pangan strategis. Cabai rawit, cabai merah, dan telur ayam ras menjadi tiga komoditas yang paling memengaruhi pergerakan harga.
Kasrum menyebut faktor iklim sebagai pemicu utama. Kemarau panjang akibat El Nino membuat ketersediaan air untuk pertanian berkurang.
"Faktor utama yang memengaruhi kenaikan harga pangan adalah kondisi iklim, khususnya saat kemarau panjang akibat adanya fenomena El Nino yang sudah berlangsung cukup lama ini," ungkap Kasrum.
Dampaknya berantai. Produktivitas pertanian menurun, dan potensi gagal panen atau puso pun meningkat.
"Hal ini tentunya sangat berdampak langsung terhadap ketersediaan air pertanian yang makin berkurang, sehingga menurunkan produktivitas pertanian kita, hingga akhirnya memicu potensi terjadinya puso alias gagal panen," ungkap Muhammad Kasrum.
Pemda Luwu Utara bergerak cepat menyiapkan sejumlah langkah nyata. Bantuan benih padi dan benih jagung disalurkan untuk menunjang produktivitas petani. Mesin combine harvester dan vertical dryer juga disiapkan sebagai penunjang alat pertanian.
Selain itu, Pemda mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan warga. Bantuan khusus untuk desa rawan pangan digulirkan guna mengantisipasi krisis pangan.
Langkah lain menyasar sisi distribusi. Pemda mendirikan kios pangan dan melaksanakan gerakan pangan murah secara berkala. Program tersebut bertujuan memangkas rantai pasok dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
HLM Zona V Sulsel melibatkan enam daerah, yakni Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, dan Tana Toraja. Pendekatan berbasis zona dipakai untuk memperkuat sinergi kebijakan pengendalian inflasi di provinsi itu. Dari Pemda Lutra, hadir mendampingi Kasrum, perwakilan Dinas Pertanian dan DP2KUKM Kabupaten Luwu Utara.
Pemda Luwu Utara optimistis stabilitas harga pangan segera pulih. Daya beli warga diharapkan tetap terjaga melalui sinergi antarwilayah yang berjalan.